Latihan Besar TNI di Bandara IMIP Sorot Pengawasan Negara dan Status Bandara Swasta

JAKARTA - Latihan terintegrasi tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, pada 20 November 2025 menarik perhatian publik. Selain menjadi latihan terbesar tahun ini dengan pengerahan 26.998 prajurit, kegiatan tersebut dianggap memiliki pesan strategis karena untuk pertama kalinya bandara tersebut dimasuki dan digunakan oleh aparat pertahanan negara.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir langsung menyaksikan jalannya latihan. Kehadiran keduanya mempertegas bahwa kegiatan tersebut bukan latihan rutin, melainkan latihan dengan dimensi kebijakan dan pengawasan strategis. Dalam keterangannya, Menteri Pertahanan menyebut lokasi latihan bukan sekadar tempat latihan, melainkan contoh situasi yang dinilai janggal dari perspektif tata kelola negara.

“Intercept ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Sjafrie saat menyampaikan keterangan di Morowali. Menurutnya, absennya aparat negara membuka ruang terhadap kerawanan hukum, ekonomi, hingga stabilitas nasional. “Kita harus menegakan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi,” tambahnya.

Baca :

• Pemerintah-DPR Sepakat Turunkan Biaya Haji Sebesar Rp2 Juta 
• Genap Setahun, Pemerintahan Prabowo-Gibran Catat Lompatan Besar di Sektor Energi dan Hilirisasi Hijau

Setelah pernyataan tersebut disampaikan, respon publik bermunculan, terutama terkait status dan fungsi Bandara IMIP. Bandara yang diresmikan pada 3 Oktober 2019 itu tercatat sebagai bandara khusus yang dikelola pihak swasta dan melayani rute domestik. Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyebut fasilitas tersebut memiliki landasan pacu yang mampu menampung pesawat berbadan sedang seperti Airbus A-320. Pada awalnya, keberadaan bandara ini diharapkan mempercepat akses transportasi industri yang didominasi aktivitas tambang dan fasilitas produksi nikel.

Namun, seiring meningkatnya jumlah tenaga kerja asing di kawasan tersebut—mayoritas berasal dari China—muncul persepsi baru di masyarakat bahwa bandara swasta tersebut berpotensi digunakan di luar fungsi industri dan logistik internal. Kritik menguat setelah dikabarkan fasilitas itu tidak memiliki perangkat negara seperti imigrasi, bea cukai, maupun unsur pengamanan militer.