Latihan Besar TNI di Bandara IMIP Sorot Pengawasan Negara dan Status Bandara Swasta

JAKARTA - Latihan terintegrasi tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, pada 20 November 2025 menarik perhatian publik. Selain menjadi latihan terbesar tahun ini dengan pengerahan 26.998 prajurit, kegiatan tersebut dianggap memiliki pesan strategis karena untuk pertama kalinya bandara tersebut dimasuki dan digunakan oleh aparat pertahanan negara.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir langsung menyaksikan jalannya latihan. Kehadiran keduanya mempertegas bahwa kegiatan tersebut bukan latihan rutin, melainkan latihan dengan dimensi kebijakan dan pengawasan strategis. Dalam keterangannya, Menteri Pertahanan menyebut lokasi latihan bukan sekadar tempat latihan, melainkan contoh situasi yang dinilai janggal dari perspektif tata kelola negara.

“Intercept ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Sjafrie saat menyampaikan keterangan di Morowali. Menurutnya, absennya aparat negara membuka ruang terhadap kerawanan hukum, ekonomi, hingga stabilitas nasional. “Kita harus menegakan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi,” tambahnya.

Baca :

• Pemerintah-DPR Sepakat Turunkan Biaya Haji Sebesar Rp2 Juta 
• Genap Setahun, Pemerintahan Prabowo-Gibran Catat Lompatan Besar di Sektor Energi dan Hilirisasi Hijau

Setelah pernyataan tersebut disampaikan, respon publik bermunculan, terutama terkait status dan fungsi Bandara IMIP. Bandara yang diresmikan pada 3 Oktober 2019 itu tercatat sebagai bandara khusus yang dikelola pihak swasta dan melayani rute domestik. Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyebut fasilitas tersebut memiliki landasan pacu yang mampu menampung pesawat berbadan sedang seperti Airbus A-320. Pada awalnya, keberadaan bandara ini diharapkan mempercepat akses transportasi industri yang didominasi aktivitas tambang dan fasilitas produksi nikel.

Namun, seiring meningkatnya jumlah tenaga kerja asing di kawasan tersebut—mayoritas berasal dari China—muncul persepsi baru di masyarakat bahwa bandara swasta tersebut berpotensi digunakan di luar fungsi industri dan logistik internal. Kritik menguat setelah dikabarkan fasilitas itu tidak memiliki perangkat negara seperti imigrasi, bea cukai, maupun unsur pengamanan militer.

Analis militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai kondisi tersebut sebagai celah serius dalam sistem pertahanan dan tata kelola kedaulatan. Ia menyebut bahwa selama lima tahun terakhir, lalu lintas barang dan manusia dari dan ke bandara tersebut berpotensi berlangsung tanpa pengawasan penuh dari negara. Menurutnya, situasi seperti itu tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai fungsi bandara, tetapi juga mengenai batas dan kontrol negara di kawasan industri strategis.

Baca :

• Timnas Indonesia Panaskan Mesin di Jeddah, Kluivert Puji Semangat Pemain di Latihan Perdana
• Ustaz Abdul Somad Ceramahi Polri di Mabes, Kapolri Sigit: “Kami Dapat Kehormatan Besar”

“Itu sebabnya Menhan menyampaikan pesan kuat bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap wilayah strategis yang ‘luput’ dari kontrol,” ujar Selamat kepada IDN Times pada Rabu (26/11/2025). Ia juga menilai bahwa momentum latihan TNI di Morowali dapat menjadi titik evaluasi pengelolaan bandara khusus di Indonesia. Selamat bahkan menyebut jika diperlukan, bandara itu bukan hanya perlu diawasi, tetapi bisa difungsikan sebagai bagian dari infrastruktur pertahanan negara. “Kalau perangkat negara sudah ditempatkan, dan pertimbangannya tepat, tidak tertutup kemungkinan Bandara IMIP difungsikan sebagai pangkalan udara,” ujarnya.

Latihan militer ini tidak hanya menjadi acara simbolik kehadiran negara, tetapi juga membuka diskusi yang lebih luas mengenai standar nasional untuk fasilitas transportasi udara yang dikelola sektor swasta dalam lingkup industri strategis. Publik kini menunggu respons lebih lanjut dari pemerintah, apakah langkah setelah latihan ini akan berupa penempatan aparat tetap, revisi regulasi bandara khusus, atau perubahan fungsi bandara menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional. *