Luhut Bantah Narasi Menteri Pertahanan Soal Bandara IMIP 'Negara dalam Negara'

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan klarifikasi terkait polemik bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia menolak anggapan bahwa fasilitas tersebut beroperasi layaknya wilayah terpisah atau “negara dalam negara.”

Luhut menegaskan bahwa bandara tersebut memiliki fungsi terbatas, yakni melayani penerbangan domestik semata, sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bandara ini hanya melayani penerbangan domestik, sehingga tidak memerlukan fasilitas bea cukai atau imigrasi. Tidak pernah ada izin menjadikan bandara IMIP atau Weda Bay sebagai bandara internasional," ujar Luhut di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Baca :

• Luhut Klarifikasi Bandara IMIP: Fasilitas Investor, Bukan Bandara Internasional
• Plt Kadiskes Riau Bantah Tuduhan Penganiayaan: “Ini Upaya Pembunuhan Karakter Bernuansa Politis”

Pembangunan Bandara Bagian dari Fasilitas Investasi

Ia menjelaskan, keputusan pembangunan fasilitas udara tersebut dibuat melalui rapat resmi lintas kementerian saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Fasilitas itu diberikan sebagai bentuk dukungan investasi skala besar dari perusahaan asal China.

"Investasi lebih dari 20 miliar dolar AS telah menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja dan memberi dampak ekonomi besar di kawasan tersebut. Pemberian fasilitas seperti ini juga dilakukan di negara lain seperti Vietnam dan Thailand,” jelasnya.

Baca :

• Kasmudjo Bantah Jadi Dosen Pembimbing Jokowi
• Indra Gunawan Bantah Isu Disanding Dengan Husni

Aturan Ketat untuk Mitra Internasional

Luhut menambahkan bahwa setiap kerja sama investasi strategis memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor. Hal itu termasuk penggunaan teknologi yang lebih baik, optimalisasi tenaga kerja domestik, pembangunan rantai industri terintegrasi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia.

"Prinsip ini berlaku bukan hanya untuk Tiongkok, tetapi seluruh investor asing," katanya.

Baca :

• Bripka SS Meninggal Mendadak di Tempat Hiburan Dumai, Polisi Bantah Isu Overdosis
• Pelaku Minta Maaf, Narasi Video Fitnah Ketua GP Ansor Siak yang Disebar Timses Paslon 03 Terbantahkan

Pengawasan Lingkungan dan Kedaulatan Negara

Terkait isu lingkungan maupun dugaan pelanggaran kedaulatan, Luhut mengaku telah melakukan koordinasi langsung dengan Wang Yi, perwakilan pemerintah China yang ditugaskan secara resmi untuk hubungan strategis dengan Indonesia. Ia memastikan operasi industri tetap dalam koridor hukum nasional.

"Saya sudah meminta Kementerian Lingkungan Hidup sejak 2021 untuk menindak tegas perusahaan asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan. Tidak ada istilah negara dalam negara di republik ini," tegasnya.

Baca :

• Pigai Bantah Prabowo Alergi Demonstrasi: Jangan Percaya Klaim Sepihak
•  Kejagung Bantah Keterlibatan Thohir Bersaudara di Kasus Pertamina 

Polemik Bermula dari Sorotan Menhan

Isu bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau latihan TNI di Morowali pada Kamis (20/11/2025). Ia menyoroti absennya perangkat institusi negara di fasilitas tersebut.

Tak lama setelahnya, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan bandara tersebut yang terletak di area industri tambang strategis. *

Baca :

• Ketum PWI Bantah Pernyataan Hendry Ch. Bangun
• Ini Jawaban Sri Mulyani, Dituding Luhut Menghambat Investasi

Sumber: Republika