Dewan Perdamaian Versi Trump Bikin Dunia Waswas, PBB Terancam Tergeser

WASHINGTON — Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk lembaga internasional bertajuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian memicu kehati-hatian luas di kalangan negara-negara dunia. Alih-alih disambut antusias, inisiatif tersebut justru menimbulkan kekhawatiran karena dinilai berpotensi menggerus peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hingga awal pekan ini, hanya Hongaria yang secara terbuka menyatakan kesediaan bergabung. Sikap itu tak lepas dari kedekatan politik pemerintah Budapest dengan Trump. Sementara itu, puluhan negara lain memilih diam dan menahan komentar publik.

Reuters melaporkan, undangan ke Dewan Perdamaian telah dikirimkan kepada sekitar 60 negara dan mulai diterima di berbagai ibu kota Eropa sejak akhir pekan lalu. Dalam konsep awalnya, dewan tersebut akan dipimpin langsung oleh Trump dengan masa jabatan seumur hidup. Konflik Gaza disebut sebagai fokus pertama, sebelum mandatnya diperluas ke krisis global lainnya.

Baca :

• Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat Buka Dialog Nasional SMSI: Media Baru Harus Mengarah pada Pers Sehat
• Jejak Kontroversi Lingkungan dan Sejarah Kepemilikan Toba Pulp Lestari  

Namun, rancangan aturan keanggotaan memicu tanda tanya besar. Negara peserta hanya diberi masa keanggotaan maksimal tiga tahun, kecuali bersedia menyetor dana lebih dari 1 miliar dolar AS untuk memperoleh status permanen. Gedung Putih menyebut skema ini sebagai insentif bagi negara yang dianggap memiliki komitmen jangka panjang terhadap perdamaian dunia.

Sejumlah pemimpin dunia merespons dengan sikap berhati-hati. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan kesediaan berkontribusi, meski belum jelas apakah dukungan itu spesifik untuk Gaza atau inisiatif perdamaian secara umum. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada prinsipnya mendukung pembentukan dewan khusus Gaza, yang hingga 2027 sejatinya masih berada dalam mandat Dewan Keamanan PBB.