Para pengkritik bahkan menyamakan pendekatan Trump di wilayah konflik asing dengan pola kolonial lama. Penunjukan tokoh-tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair turut menuai sorotan, mengingat perannya dalam invasi Irak di masa lalu.
Selain Dewan Perdamaian utama, Trump juga menggagas pembentukan Dewan Eksekutif Gaza yang melibatkan perwakilan Turki, PBB, Uni Emirat Arab, dan Israel. Namun pejabat Israel mengisyaratkan bahwa keanggotaan dewan tersebut belum sepenuhnya disepakati, mencerminkan ketegangan yang masih mengemuka.
Pembentukan Board of Peace diumumkan Trump pada Jumat pekan lalu. Draf proposal yang beredar menyebut kewajiban iuran hingga 1 miliar dolar AS bagi anggota tertentu. Ironisnya, meski awalnya dikaitkan dengan tahap lanjutan gencatan senjata Gaza, dokumen tersebut sama sekali tidak menyebut Gaza maupun Palestina secara eksplisit, serta tidak membatasi wilayah operasi dewan.
Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik
Di Tengah Konflik Gaza, Indonesia Resmi Masuk Dewan Perdamaian Trump
Sejumlah pengamat menilai hal itu memperkuat dugaan bahwa Trump tengah merancang lembaga internasional tandingan PBB. Dalam draf tersebut, ketua Dewan Perdamaian—posisi yang otomatis dipegang Trump—memiliki kewenangan penuh atas keanggotaan, struktur, hingga pembubaran badan-badan di bawahnya.
Keputusan dewan diambil melalui mekanisme suara terbanyak, namun tetap harus mendapat persetujuan ketua. Bahkan, jika terjadi kebuntuan, ketua berhak mengambil keputusan sepihak.
