Di Tengah Konflik Gaza, Indonesia Resmi Masuk Dewan Perdamaian Trump

JAKARTA – Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keikutsertaan ini menandai dukungan Indonesia terhadap inisiatif internasional yang ditujukan untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Jalur Gaza.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyampaikan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara di Timur Tengah menyambut positif undangan Presiden Trump untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian tersebut.

"Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemenlu melalui unggahan di media sosial X, Kamis (22/1/2026).

Baca :

• Bupati Afni Mesti "Nyinyir' Uang Siak di Pusat Tembus Setengah Triliun
• Luhut Klarifikasi Bandara IMIP: Fasilitas Investor, Bukan Bandara Internasional

Kemenlu menjelaskan, Indonesia dan negara-negara terkait selanjutnya akan menandatangani dokumen keanggotaan Dewan Perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku di masing-masing negara.

Para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Trump.

"Dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana dimuat dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803."

Baca :

• Bupati Siak Tolak Pembelian Mobil Dinas, Afni: Saya Malu Ditengah Utang Banyak
• Bupati Siak Terima Penghargaan UHC di Tengah Ujian Keluarga

Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut bertujuan memperkuat gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Resolusi ini juga menekankan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara yang berdaulat sesuai hukum internasional.

"Sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut," lanjut pernyataan Kemenlu.

Diketahui, pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi menginisiasi pembentukan Dewan Perdamaian sebagai organisasi internasional yang ditujukan untuk menangani berbagai konflik dunia. Meski pada awalnya difokuskan pada pengawasan rekonstruksi Gaza, piagam organisasi tersebut menunjukkan mandat yang lebih luas, mencakup wilayah-wilayah lain yang terdampak konflik bersenjata.

Baca :

• Rupiah Terdesak, Uang Orang Kaya Kini Mengalir ke Dolar
• MTQ ke-57 Pekanbaru Berlangsung Meriah, Ditengah Hujan Deras Suasana Berlangsung Hangat

Dewan eksekutif Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Donald Trump. Struktur kepemimpinannya diisi sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Presiden Trump Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner.

Selain itu, jajaran pengurus juga mencakup mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, serta Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. *