Menurutnya, berkat jaminan kondusivitas tersebut, realisasi investasi di Jateng pada 2025 mencapai Rp 88,5 triliun, terdiri atas Rp 50,86 triliun penanaman modal asing (PMA) dan Rp37,64 triliun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Sementara itu, realisasi investasi untuk usaha mikro kecil (UMK) sebesar Rp 21,52 triliun. Dengan demikian, total investasi di Jateng pada 2025 menyentuh Rp 110,02 triliun. Tingginya investasi tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jateng yang mencapai 5,37 persen pada 2025.
Ditambahkannya, selain kondusivitas, aspek lain yang menentukan masuknya investasi adalah kemudahan dan kecepatan perizinan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berkomitmen mengawal seluruh proses perizinan investasi yang masuk ke wilayahnya, serta memperbanyak kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk menarik investor.
Di hadapan perwakilan 78 serikat buruh dan pekerja yang hadir, Luthfi membuka ruang dialog guna menyerap berbagai aspirasi mereka. Sejumlah permasalahan yang disampaikan meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakjelasan pesangon yang belum dipenuhi pihak perusahaan, hingga persoalan kesejahteraan pekerja dan buruh. Menanggapi hal tersebut, Luthfi menyampaikan bahwa Pemprov Jateng terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upah tenaga kerja yang kompetitif.
Peningkatan SDM dilakukan melalui optimalisasi sekolah vokasi, balai latihan kerja (BLK), hingga politeknik yang terkoneksi dengan perusahaan. Langkah tersebut ditempuh agar tenaga kerja lokal dapat terserap investasi yang masuk, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Luthfi menyebut sekitar 340.000 tenaga kerja di Jateng telah terserap industri sehingga mampu mereduksi TPT. "Kami ingin pekerja dan buruh bukan (diperlakukan) sebagai alat produksi, melainkan ikut serta dalam mengembangkan perusahaan," tegasnya.
