KAMPAR UTARA – Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menyalurkan bantuan sosial melalui program Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) bantuan sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat di Kecamatan Kampar Utara.
Pada Tahap I Tahun 2026, sebanyak 1.071 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan tersebut. Selain itu, juga diserahkan sebanyak 57 KKS susulan kepada penerima manfaat baru dalam kegiatan yang berlangsung pada Kamis (7/5/2026).
Penyerahan kartu dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Agustar, Katim SDM PKH Kabupaten Kampar Helkis, S.Pd., Camat Kampar Utara Syamsurizal beserta jajaran, pendamping PKH, serta para penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar menyampaikan bahwa program KKS merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
“Program ini merupakan bukti nyata pemerintah hadir bersama masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial sebagai hak warga negara,” ujarnya.
Misharti juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Sosial, pihak BRI, pemerintah desa, hingga para pendamping sosial.
Ia berharap penyaluran bantuan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kampar yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
“Bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Agustar menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari penyaluran bantuan sosial non-tunai bagi keluarga yang telah memenuhi kriteria penerima manfaat sesuai ketentuan Kementerian Sosial RI.
“Total KKS baru Tahap I Tahun 2026 untuk Kabupaten Kampar sebanyak 24.239 kartu. Hari ini diserahkan 57 KKS susulan, sedangkan di Kecamatan Kampar Utara terdapat 1.071 penerima manfaat,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penyaluran dilakukan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan didampingi oleh pendamping sosial guna memastikan bantuan tersalurkan secara transparan, aman, dan tepat sasaran.
“Proses verifikasi dan pendampingan dilakukan agar bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak menerimanya,” tutupnya.(ADV)
