|
PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
BENGKALIS-- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan Manager Produksi di PT Pertamina RU II Sungai Pakning, Rudi Hartono terkait dugaan korupsi senilai Rp3,6 miliar, Selasa (3/8/2021).
Rudi Hartono yang datang ke Kejari didampingi Kepala Bagian Humas, Rahmad Hidayat kepada wartawan mengatakan, dirinya dimintai keterangan terkait perkara proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020. Namun, Rudi tidak bersedia menjelaskan jenis proyek di tersebut.
"Ya, masalah pengadaan barang dan jasa tahun 2020," ujar Rudi singkat, saat mau meninggalkan Kantor Kejari.
Rekam Jejak Hitam Kabinet Jokowi: Satu Per Satu Menteri Terjerat Perkara Korupsi
Perkuat Kinerja Organisasi, Imigrasi Pekanbaru Lantik Pejabat Baru
Sedangkan Kepala Seksi Pidsus melalui Kasubsi Pidsus Frengki Hutasoit ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, pemeriksaan terhadap manager produksi PT Pertamina RU II Sungai Pakning, Rudi Hartono terkait proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp3,6 miliar.
"Diperiksa ini terkait masalah proyek, nilainya Rp3,6 miliar dan kami masih mendalami penyidikan iini," ujarnya.
Sedangkan kasus dugaan korupsi ini bergulir di Kejaksaan Bengkalis sudah beberapa bulan lamanya dan sejumlah pihak telah dipanggil bagian Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkalis.
Operasi Senyap KPK di Banten, Oknum Jaksa Diamankan dan Rp 900 Juta Disita
Kasus Korupsi Immanuel Ebenezer P21, Noel Datangi KPK dengan Peci dan Sorban
Kejaksaan Negeri Bengkalis kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak terkait. Rencananya, Senin mendatang agenda pemanggilan dan pemeriksaan kembali dijadwalkan.
"Senin jadwal (pemeriksaan kembali), " ucap Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui Kasi Pidsus Juprizal, Kamis (5/8/2021).
Disebut Juprizal, pemanggilan itu berkaitan dengan perencanaan kegiatan yang sedang diusut.
Operasional Bandara Khusus Dipertanyakan, DPR Minta Dugaan Peran Oknum Pejabat Diusut
Polemik Bandara IMIP: Ketika Pernyataan Pejabat Negara Tak Lagi Sejalan