JAKARTA-- Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyinggung upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ia menilai kebijakan tersebut akan merugikan buruh.
"Sekarang upah minimum lagi dikritik yang kena itu menteri (asal) PKB kan, tenaga kerja," kata Jusuf Kalla dalam Halaqoh Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), Kamis (2/12).
JK mengatakan kebijakan ini juga menjadi sentilan bagi partai politik Ida berasal yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, Ida sebagai kader PKB seharusnya dapat mendukung kabinet sekaligus bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional.
Panas! Trenggono Sentil Menkeu Soal Dana Kapal, Tegaskan Bukan dari APBN
Skandal Rp69 Miliar! 11 Pejabat Kemenaker hingga Immanuel Ebenezer Terseret KPK
"Bagaimana memberikan potensi-potensi nasional atau pribumi untuk maju lagi. Bagaimana menteri-menteri di PKB yang ada di kabinet mendukung itu," ujarnya.
Menurut JK, upah minimum saat ini berada di bawah inflasi. Hal itu berpotensi membuat daya beli masyarakat turun.
