JAKARTA-- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung kritik Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan karena besaran dana bagi hasil (DBH) bagi daerahnya terlalu kecil.
Namun, Sri Mulyani mengatakan pembagian DBH telah memiliki aturan dan formula sendiri.
"Kemarin ada bupati yang marah-marahin kita, katanya di Kementerian Keuangan isinya bukan manusia," ujar Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di Kemenkeu, Jumat (6/1).
Soroti Pemberitaan Media, Kader NasDem Lakukan Aksi Damai di Kantor PWI Riau
HPN 2026 Diawali Ekspedisi Banten Lama, SMSI Ajak Media Perkuat Integritas Pers
"Jadi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus terus kita sampaikan, kalau harga minyak tinggi itu bagi hasilnya gimana, kalau CPO nanti sudah ada di HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) membaginya seperti apa, formulanya seperti apa, bayarnya kapan," lanjutnya.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH minyak dengan hitungan US$100 per barel.
