Kemenkumham Riau Ajukan Remisi Khusus untuk 7.825 Narapidana

PEKANBARU - Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd Jahari Sitepu mengatakan pihaknya telah mengusulkan sebanyak 7.825 narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Berdasarkan data terbaru pada tanggal 15 April 2023, jumlah narapidana di 16 lapas, rutan atau LPKA di Riau mencapai 13.585 narapidana. Di mana, 11.855 narapidana diantaranya adalah muslim, terdiri dari 11.253 pria dan 602 wanita.

Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir, telah membayar denda dan uang pengganti, serta mengikuti program pembinaan di lapas dan rutan.

Baca :

• SKK Migas Sumbagut Terima Kunjungan PWI Riau, Perkuat Sinergi Sektor Migas dan Pers
• 304 Ekor Hewan Ternak di Riau Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, Inhu Terbanyak 143 Kasus

"Kami telah mengajukan usulan remisi khusus Idul Fitri untuk 7.825 narapidana. Dengan rincian, 7.797 narapidana diajukan untuk mendapatkan Remisi Khusus (RK) I. Selebihnya, 28 orang diajukan untuk mendapatkan RK II," kata Jahari di Pekanbaru, pada Senin (17/4/2023).

Jumlah ini, kata Mhd Jahari Sitepu masih bisa berubah karena masih ada waktu untuk mengajukan usulan remisi menjelang Idul Fitri, dan semuanya akan sesuai dengan prosedur.

"Keputusan mengenai jumlah narapidana yang akan mendapatkan remisi akan diumumkan pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah," tambahnya seperti dikutip riaugoid.

Baca :

• BMG Perkirakan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah di Riau
• BMG Perkirakan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah di Riau

Adapun besaran RK Idul Fitri yang akan diterima bervariasi jumlahnya. Potongan masa hukuman selama 15 hari diperuntukkan bagi napi yang telah memenuhi syarat dan menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan.

Lalu, remisi selama 1 bulan untuk yang telah menjalani pidana pada tahun pertama sampai tahun ketiga. Sedangkan pada tahun keempat dan kelima masa pidananya, napi berhak memperoleh remisi sebanyak 1 bulan 15 hari.

Remisi khusus keagamaan ini diberikan maksimal selama 2 bulan bagi yang masa hukumannya sudah sampai tahun keenam dan seterusnya, sambung Kakanwil menjelaskan.

Baca :

• Jejak Pengabdian Hawk 109/209 di Riau Berlanjut ke Pontianak
• Pasca Kantor Bupati Inhil Terbakar, Anggota DPRD Riau Minta PLN Upgrade Instalasi

“Remisi merupakan bentuk apresiasi negara atas pencapaian yang telah dilakukan oleh WBP. Untuk itu saya harap seluruh WBP dapat terus berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. WBP juga diminta berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk program pembinaan dan senantiasa mematuhi aturan hukum serta tata tertib di lapas/rutan/LPKA,” ungkap pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi ini. 

Pemberian remisi ini diharapkan menjadi penyemangat bagi WBP untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT sang pencipta, serta membentuk diri menjadi insan yang terampil sehingga nantinya dapat menjadi warga yang aktif dan produktif dalam pembangunan. 

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau memastikan proses pemberian remisi ini berjalan transparan dan bebas dari praktek pungutan liar, sebab setiap proses pelaksanaan pengusulan menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) secara otomatis.

Baca :

• Kasus SPPD Diduga Fiktif DPRD Riau Akan Digelar di Mabes Polri
• Harga Emas Antam Longsor di Akhir Pekan, Cek Daftar Lengkapnya

"SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, sistem akan otomatis menolak apabila tidak memenuhi syarat. Apabila masyarakat menemukan indikasi kecurangan, ada pungli dan gratifikasi, bisa melaporkan ke saya langsung atau ke Call Center Kemenkumham Riau di nomor 081261331866. Akan langsung saya tindaklanjuti dan tindak tegas,” tukasnya. (*)