20 Aset Penunggak Pajak Disita Petugas Pajak Riau

PEKANBARU - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau melaksanakan Sita Serentak perdana di tahun 2023 pada hari Rabu (10/5/2023) kemarin. Dalam operasi ini, DJP Riau menyita 20 aset yang nilainya ditaksir mencapai Rp6,85 miliar.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan DJP Riau, Eko Budihartono merincikan bahwa 20 aset yang berhasil disita ini terdiri dari 3 rekening, 5 mobil, 3 tanah dan/atau bangunan, 4 truk, 1 mobil barang, dan 4 mobil tangki dengan total nilai taksiran mencapai Rp6,85 miliar.

"Total nilai taksiran seluruh objek sita adalah Rp6,85 miliar. Aset tersebut merupakan jaminan untuk melunasi utang pajak," kata Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan DJP Riau, Eko Budihartono, Jumat (12/5/2023).

Baca :

• Persoalkan Penyitaan Aset, Muflihun Gugat Kapolri dan Kapolda Riau
• SMSI Mendorong Percepatan Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Pemiskinan Koruptor

Kegiatan sita tersebut dilakukan di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Rengat, Dumai, Pelalawan, dan Rokan Hilir, serta diikuti oleh 8 KPP.

Sebelum dilakukan penyitaan, seluruh KPP telah melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak. Namun, bagi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, DJP Riau akan melakukan tindakan tegas dan adil dalam rangka penegakan hukum pajak.

"Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah lewat 14 hari sejak dilaksanakan penyitaan, DJP berhak melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita. Sedangkan untuk aset sita berupa rekening, dapat dilakukan pemindahbukuan," jelasnya.

Baca :

• Warisan PON Jadi Puing, Dispora Riau Dinilai Gagal Kelola Aset
• Pj Bupati Kampar Terima Pengembalian Aset Pemda Kampar dari Kejati Riau. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pencairan piutang pajak dan membantu pengamanan penerimaan negara.

"Kegiatan Sita Serentak dimaksud juga sebagai upaya edukatif kepada masyarakat mengenai kewajiban Wajib Pajak dan hak DJP melakukan tindakan penagihan," tukasnya. (*)