Menteri Bahlil Sebut Berita tentang Rempang Eco City Terlalu Lebay

Bahlil mencatat bahwa sejak tahun 2004, setiap kali ada rencana investasi besar untuk Pulau Rempang, selalu terjadi demonstrasi yang berujung pada pembatalan investasi tersebut. Akibatnya, uang itu akhirnya diinvestasikan di negara lain. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2010 dan masih berlanjut hingga tahun 2023.

Sebelumnya, Bahlil telah beberapa kali menyebut adanya intervensi dari pihak asing yang mungkin berperan dalam konflik di Pulau Rempang. Meskipun demikian, Bahlil belum membeberkan secara spesifik pihak yang dimaksud.

"Barangkali saya tahu siapa yang terlibat dalam ini. Saya tahu siapa yang ada di luar negeri yang berperan dalam ini," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi pada Senin, 25 September 2023. "Setiap kali Kepulauan Riau mencoba untuk maju dengan proyek investasi besar, selalu ada pihak yang menghalanginya."

Baca :

• » Sidang Paripurna HUT ke-26 Siak, Bupati Afni Sebut Pentingnya Kolaborasi untuk Kesejahteraan Warga
• » Sah! DPR Setujui RUU BUMN, Kementerian Resmi Berubah Jadi BP BUMN
• » Resmi! Kementerian BUMN Dibubarkan, Diganti Lembaga Baru Langsung di Bawah Presiden

Sebelumnya, Pulau Rempang telah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Rempang Eco City, sebuah proyek strategis nasional (PSN) yang mencakup sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. PT Makmur Elok Graha (MEG) bertindak sebagai pengembang proyek dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp 381 triliun hingga tahun 2080 mendatang. Proyek tahap pertama melibatkan Xinyi Group, seorang investor asal Cina, yang berencana untuk menginvestasikan sekitar Rp 175 triliun dalam membangun fasilitas hilirisasi di lahan seluas 2.000 hektare. Oleh karena itu, pemerintah harus menggusur sejumlah warga untuk mengosongkan lahan tersebut.

Namun, pelaksanaan proyek Rempang Eco City menghadapi tantangan karena penolakan dari masyarakat adat Pulau Rempang terhadap penggusuran. Bentrokan antara masyarakat dan aparat gabungan TNI-Polri terjadi pada 7 September 2023 ketika upaya memasang tapal batas di Pulau Rempang menghasilkan kerusuhan. Demonstrasi berlanjut dengan unjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.