KLHK: Masyarakat Dapat Ajukan Hak Pengelolaan Hutan Sosial

Dalam pelaksanaannya, akan dibentuk Kelompok Kerja Daerah untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini.

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses untuk mengelola hutan dan lahan secara adil. Dengan memanfaatkan hasil hutan sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan, tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat setempat dilibatkan sebagai pihak utama yang menjaga kelestarian hutan, dan ini merupakan langkah korektif pemerintah dalam mewujudkan keberpihakan kepada rakyat.

Baca :

• Donasi Rakyat Siak Rp1,3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
• Jumat Berkah di Siak, Bupati Serukan Kepedulian Masyarakat bagi Korban Bencana Sumatera

"Hingga September 2023, capaian akses rakyat terhadap Perhutanan Sosial mencapai 5,4 juta hektar dari target 12,7 juta hektar. Presiden menginginkan percepatan dan perluasan capaiannya. Diarahkan juga keterlibatan semua pihak dalam percepatan perhutanan sosial, variasi sumber pendanaan pelaksanaan perhutanan sosial, sistem informasi perhutanan sosial, dan ditetapkannya rencana aksi perhutanan sosial," ujar Apri.

Berdasarkan Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial (PIAPS), terdapat 104 persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang telah diberikan, dengan lima skema berbeda, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.