KLHK: Masyarakat Dapat Ajukan Hak Pengelolaan Hutan Sosial

Apri mengungkapkan bahwa di Provinsi Riau, realisasi Perhutanan Sosial baru mencapai sekitar 10% dari target yang telah ditetapkan. Sejauh ini, telah dicadangkan 1,2 juta hektar melalui Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), namun baru 160.944,34 hektar yang telah direalisasikan.

Sementara itu Riko Kurniawan, Direktur Paradigma, menekankan peran penting PWI dalam menyebarkan informasi tentang Perhutanan Sosial kepada masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI untuk mempercepat perhutanan sosial, khususnya di Provinsi Riau.

"Konsolidasi dan kolaborasi masyarakat, termasuk dengan media, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan," kata Riko.

Baca :

• Donasi Rakyat Siak Rp1,3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
• Jumat Berkah di Siak, Bupati Serukan Kepedulian Masyarakat bagi Korban Bencana Sumatera

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI, Raja Isyam Azwar, membuka acara "Ngobrol Pintar" PWI Riau-KLHK dan mengungkapkan harapannya bahwa tema yang dibahas dalam acara ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada wartawan tentang isu Perhutanan Sosial di Riau.

"Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan kita semua terhadap masalah Perhutanan Sosial. Kami juga berharap pemerintah akan maksimal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam mengelola hutan di kawasan mereka," ucap Raja. *