Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Minta Presiden Hentikan Manuver Politik

JAKARTA - Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti soal mundurnya demokrasi akibat perilaku para elite politik. Mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang dinilai cacat etik, keterlibatan aparatur negara, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.

"Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan," kata dosen Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2024).

Adanya berbagai situasi tersebut membuat  sivitas akademika Unmul memgambil sikap. Koalisi Dosen Unmul menuntut agar demokrasi diselamatkan. "Hentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi," ucapnya.

Baca :

• Kolaborasi PT Arara Abadi, Universitas Riau dan Media Lakukan Mitigasi dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
• 1.342 Mahasiswa Riau Terima Beasiswa Sawit BPDP 2025

Koalisi Dosen Unmul juga mendesak presiden untuk tidak boleh memihak, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. 

"Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya," katanya menegaskan.

Baca :

• Kasmudjo Bantah Jadi Dosen Pembimbing Jokowi
• Bupati dan Wabup Rohil Survei Lokasi Pembangunan Universitas dan Pasar Tradisional

Para akademisi juga meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Para aparatur negara yang dibayar dari pajak-pajak rakyat harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.

"Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu," ungkapnya.

Terakhir, Koalisi Dosenbl Unmul juga menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.

Baca :

• Deddy Corbuzier Dikritik Keras Usai Sebut Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Anarkis dan Ilegal
• Kasus Penghinaan Terhadap Dosen, Rektor UIN Suska Ditetapkan Jadi Tersangka

Sejumlah dosen yang mendukung pernyataan sikap tersebut yakni Sholihin Bone (FH), Alfian (FH), Orin Gusta Andini (FH), Herdiansyah Hamzah (FH), Warkhatun Najidah (FH), Sri Murlianti (FISIP), Haris Retno Susmiyati (FH), Purwadi (FEB)Donny Dhonanto (Faperta), Esti Handayani Hardi (FPIK) dan Harry Setya Nugraha (FH).

Selain itu dosen Unmul yang lain Wiwik Harjanti (FH), Grizelda (FH), Ivan Zairani Lisi (FH), Agus Junaidi (FEB), Irma Suryani (FH),  Erwiantono (FPIK), Penny Pujowati (Faperta), Safarni Husain (FH), Setiyo Utomo (FH), Encik Akhmad Syaifudin (Faperta), Kalen Sanata (FH), Jnsan Tajali Nur (FH), Aji Ratna Kusuma (Fisipol), Islamudin Ahmad (FF), Heru Susilo (FPIK), Masrur Yahya (FIB), dan Saipul (Fisip).

Sumber: Republika

Baca :

• Universitas Pahlawan Bangkinang Wisuda 344 Mahasiswa
• PKM di SMP Negeri 1 Tualang, Dosen Prodi PBSI FKIP UIR Berikan Pelatihan Teknik Membaca Cerpen