|
PEKANBARUEXPRESS
|
 |
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
|
PEKANBARUEXPRESS
|
|
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
Editor : Moli Wahyuni | Penulis : ADVETORIAL
Begitu juga penyusunan RDTR secara umum dan jangka panjang yang menitikberatkan pada kawasan yang diperuntukkan bagi Kawasan Ekonomi, Pemukiman, Maupun kawasan pertanian, perkebunan dan kawasan peruntukan lainnya " Kata Hambali
Tentunya ini akan memberikan kepastian terutama bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah Kabupaten Kampar, Semoga ini dapat mempermudah, efektif dan efisien dalam penata kelolaan peruntukan di Kabupaten Kampar" Tutup Hambali.
Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan komitmen penandatanganan Pakta Integritas Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR antara Direktur Jenderal Tata Ruang dengan para kepala daerah yang dilaksanakan pada Agustus 2023 lalu. Sekaligus mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dalam menindaklajuti proses RDTR menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan proses perintegrasiannya ke dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Bupati Afni Mesti "Nyinyir' Uang Siak di Pusat Tembus Setengah Triliun
Bupati Siak Rangkul Lawan Politiknya, Afni: Kami Sudah Move On
Dikatakan Menteri ATR /BPN Hadi Tjahjanto bahwa Penyusunan RDTR ABT BA BUN, dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pagu anggaran sebesar Rp.117.697.715.000 dan kegiatan swakelola dengan pagu sebesar Rp.12.775.947.000, penyusunan RDTR tersebar di 25 provinsi dan 68 kabupaten/kota ini diharapkan dapat berimplikasi pada pertumbuhan investasi serta mendorong kesejahteraan masyarakat seluruh daerah di Indonesia.
Ia menambahkan Diamanatkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, dengan tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonsia. Salah satu caranya dilakukan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR" Tutur Hadi Tjahjanto.
