Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri Targetkan Peningkatan PAD

PEKANBARU - Peningkatan penghasilan daerah Riau (PAD) untuk menunjang pembangunan dan roda pemerintahan daerah Riau diharapkan berjalan optimal sesuai dengan harapan masyarakat. 

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri kemarin, disela rapat Komisi III usai dilantik pekan lalu.

Menurut Edi Basri, untuk menambah pendapatan daerah Riau Komisi III menyelaraskan kebijakan sesuai dengan langkah dan program pemerintah pusat, yakni dengan cara tidak menaikkan tarif pajak tapi dengan mengoptimalkan sektor sektor wajib pajak dengan dua program.

Baca :

• Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat Buka Dialog Nasional SMSI: Media Baru Harus Mengarah pada Pers Sehat
• Edi Basri Tegaskan Netralitas Pj Gubernur dalam Musprov KONI Riau

Diantaranya dengan underground ekonomi dan sharing ekonomi. Underground ekonomi adalah pengusaha yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak membayar pajak, padahal mereka punya potensi untuk membayar pajak tersebut, ungkap Edi Basri.

Sementara sharing ekonomi adalah pengusaha atau wajib pajak yang sudah terdaftar akan tetapi tidak membayar pajak secara maksimal atau tidak sesuai dengan potensi kewajiban," tambah Ketua Komisi III.

Selain itu tambah Edi, Komisi III ke depannya juga akan mengevaluasi lembaga lembaga retribusi yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah Riau. "Pokoknya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat di sektor keuangan kita berusaha meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran," tambahnya.

Baca :

• KPK Geledah Lanjutan di Kantor PUPR Riau hingga 6,5 Jam
• Perebutan Ketua Golkar Riau: Antara Loyalitas Kader dan Kepentingan Politik

Dijelaskan juga bahwa langkah lainnya untuk mendapatkan pendapatan daerah adalah dengan memaksimalkan potensi dari sektor retribusi yang dikelola berbagai dinas yang ada di bawah jajaran Pemerintah Provinsi Riau.

Provinsi Riau juga memiliki sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Riau juga merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan sumbangsih produksi kelapa sawit yang mendekati 20 persen produksi kelapa sawit nasional. 

Oleh karena itu Komisi III juga nantinya akan mengaudit laporan keuangan berapa seharusnya dana DAU dan DBH yang seharusnya diterima Riau. Karena beredar isu terjadinya pengemplangan pajak dari sektor sawit.

Baca :

• Dukung Penguatan Media Siber, KH. Ma’ruf Amin Bersedia Jadi Ketua Dewan Penasehat SMSI
• OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Rencananya Dibawa ke Gedung KPK Jakarta Besok

Padahal Riau adalah daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Tapi kenapa DBH kecil. Hal inilah yang harus ditelusuri dan diperjuangkan ke depan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Komisi III DPRD Riau 

Ketua: Edi Basri

Baca :

• Sah! DPR Setujui RUU BUMN, Kementerian Resmi Berubah Jadi BP BUMN
• Kapolri Gercep! Tim Reformasi Polri Dibentuk Sebelum Komisi Presiden Disahkan

Wakil Ketua: Misliadi

Sekretaris: Eva Juliana

Anggota: Sofyan, Diski, Abdullah, Imustiar, Efrinaldi, Soniwati. *

Baca :

• Formappi: KPU Jadi Penyebab 211 Anggota DPR Tak Ungkap Pendidikan
• HPN 2026 di Banten, Ketum PWI: Momentum Dorong Ekonomi dan Pembangunan