Tuntut Gaji dan TPP, Ratusan ASN dan Honorer Pemkab Rohil Demo di Kantor BPKAD

ROHIL - Tak kunjung dibayarkannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN serta gaji tenaga honorer oleh Pemkab Rohil membuat kesabaran abdi negara itu habis. Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) turun ke jalan menuntut pemerintah daerah segera membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN serta gaji tenaga honorer yang belum diterima selama berbulan-bulan.

Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (17/12/2024). Tampak para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Tolong Pak Presiden, Kami Ingin Makan Bergizi,” yang menggambarkan kondisi sulit yang mereka hadapi.

Selain itu, orasi-orasi bernada kritik juga menggema, mengecam lambatnya respons pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pegawai yang seharusnya menjadi prioritas.

Beberapa lainnya menyuarakan aspirasi melalui orasi keras, mengkritik lambatnya respons pemerintah daerah terhadap hak-hak pegawai yang seharusnya menjadi prioritas utama. Seorang tenaga honorer yang ikut dalam aksi menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji telah membuat hidup mereka semakin sulit.

“Kami bekerja dengan tanggung jawab, tapi hak kami tidak dipenuhi. Bagaimana kami mau melayani masyarakat dengan baik jika kebutuhan dasar kami sendiri tidak terpenuhi,” ujar seorang peserta .

Hal serupa diungkapkan oleh ASN yang juga merasa dirugikan akibat belum dibayarkannya TPP.

“TPP adalah hak kami, tapi kenapa pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan persoalan ini Kami butuh kepastian,” ucapnya

Aksi demonstrasi ini bukti nyata menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang dinilai gagal dalam mengelola keuangan daerah secara bijak.

Masyarakat menuntut transparansi anggaran dan prioritas terhadap pemenuhan hak pegawai.

Jangan sampai kami harus terus turun ke jalan hanya untuk meminta apa yang menjadi hak kami. Pemerintah harus punya hati!” seru para pendemo 

Aksi ini ditutup dengan desakan agar Pemda Rohil segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai serta mengevaluasi proyek-proyek yang dianggap tidak bermanfaat.**