Setelah Dikritik, DPR Kembali Bahas RUU TNI di Parlemen

JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan kembali dilanjutkan pada Senin (17/3/2025). Kali ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR akan menggelar rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, bukan di hotel mewah seperti sebelumnya.

"Senin akan dibahas kembali di parlemen," ujar anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu(16/3/2025).

Pernyataan ini muncul setelah Panja RUU TNI bersama pemerintah menggelar konsinyering tertutup di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada Jumat-Sabtu (14-15 Maret 2025). Rapat di hotel mewah itu memicu kecurigaan publik akan adanya agenda tersembunyi dalam revisi UU tersebut.

Baca :

• Setelah ‘Dirujak’ Netizen, Endipat Akhirnya Minta Maaf ke Ferry Irwandi
• Bjorka Balas Dendam: 341 Ribu Data Polisi Tersebar Setelah Penangkapan ‘Bjorka Palsu

"Pembahasan panja ini masih berlanjut sebagai bagian dari proses legislasi. Beberapa poin masih dalam pendalaman, baik dari segi frasa maupun substansi," kata Amelia.

Ia mengklaim bahwa revisi RUU TNI tetap mengedepankan prinsip supremasi sipil dan menampung aspirasi masyarakat. "DPR dan pemerintah sangat akomodatif terhadap masukan publik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.

Sorotan terhadap Proses Pembahasan

Baca :

• Pangeran Arab Saudi 'Yang Tertidur' Meninggal Dunia Setelah 20 Tahun Koma
• Abdul Qohar Dimutasi Jadi Kajati Sultra, Setelah Ukir Jejak Panjang di Jampidsus

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyebut Panja RUU TNI telah menyelesaikan pembahasan 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Kemarin lebih banyak membahas soal usia dan masa pensiun prajurit TNI. Termasuk variabel pensiun untuk bintara dan tamtama," ujar Hasanuddin saat ditemui di DPR.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar pembahasan dilakukan secara terbuka.

Baca :

• SDN 42 Pekanbaru Juara Turnamen SD/MI Sederajat se-Riau
• Mantan Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Penuhi Panggilan Polisi, setelah Dua Kali Menunda

"Pembahasan ini tidak sesuai karena digelar secara tertutup," kata Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang sempat menerobos ruang rapat panja.

Menurutnya, transparansi sangat penting mengingat ada sejumlah poin krusial dalam revisi RUU TNI, seperti:

1. Kedudukan TNI dalam sistem pemerintahan.
2. Perpanjangan batas usia pensiun prajurit.
3. Penambahan institusi kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Februari 2025, telah menyetujui revisi RUU TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Keputusan ini didasarkan pada Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, yang menjadikan RUU ini sebagai usulan inisiatif pemerintah. *

Baca :

• PSU di 4 Kabupaten di Digelar Setelah Logistik Sampai di TPS
• Hendry Ch. Bangun Terpilih Ketua Umum PWI, Setelah Bersaing Ketat dengan Petahana Atal S Depari

Sumber: Republika