Restorative Justice Ditolak, PWI Desak Kasus Cash Back Dibawa ke Pengadilan

"Belum pernah ada dalam sejarah PWI, Ketum PWI diberi sanksi oleh DK seperti yang terjadi pada HCB. Seharusnya sejak awal yang bersangkutan legowo dan bukan mengaku-ngaku dizalimi. Kalau tak ada bukti-bukti, tidak mungkin DK memberi sanksi berat kepada HCB," ungkap Atal.

Dalam kasus cash back, putusan Dewan Kehormatan PWI adalah final dan konstitusional. Artinya, secara pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut, Dewan Kehormatan PWI sudah menyatakan HCB dan kawan-kawan bersalah dan karenanya diberi sanksi.

Sedangkan laporan pidana di kepolisian untuk memastikan secara hukum benar atau salah perbuatan cash back yang dilakukan HCB dan kawan-kawan. 

Baca :

• » Surat Pengunduran Diri Ditolak, Hasan Nasbi Tetap Pimpin Kantor Komunikasi Presiden
• » Kejati Gandeng LAM Riau Lakukan MoU  Program Restorasi Justice Multiguna
• » Surat Pengunduran Diri Pertama Ditolak, Firli Bahuri Kirim Lagi Revisinya ke Istana

"Makanya soal benar dan salah secara hukum kasus cash back, harus diuji di pengadilan. Karena itulah kita mendukung polisi melanjutkan perkara ini diselesaikan melalui pengadilan saja," tutup Atal Depari. *