Restorative Justice Ditolak, PWI Desak Kasus Cash Back Dibawa ke Pengadilan

JAKARTA – Anggota Dewan Kehormatan PWI, Helmi Burman, secara tegas menolak opsi penyelesaian kasus cash back melalui mekanisme restorative justice (RJ). Ia mendesak Polda Metro Jaya segera menggelar perkara guna membawa kasus ini ke ranah pengadilan. Sikap ini sekaligus menutup peluang damai, menandai bahwa penyelesaian lewat RJ tidak lagi menjadi pilihan.

Itu disampaikan Helmi Burman saat hadir dan bertemu penyidik di Polda Metro Jaya, Selasa (29/4/2025). Kehadiran Helmi Burman berdasarkan undangan Direskrimum Nomor: B/7630/III/RES.1.11/2025/Direskrimum.

Undangan Polda Metro Jaya kepada Helmi Burman merujuk Peraturan Kepolisian RI Nomor 8/2021 tentang penanganan dan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif.
Helmi Burman hadir didampingi Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Sektetaris Jenderal Wina Armada Sukardi, Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Wakil Ketua Dewan Penasehat Atal S Depari serta Bidang Hukum PWI Anriko Pasaribu dan Arman Fillin.

Baca :

• » Surat Pengunduran Diri Ditolak, Hasan Nasbi Tetap Pimpin Kantor Komunikasi Presiden
• » Kejati Gandeng LAM Riau Lakukan MoU  Program Restorasi Justice Multiguna
• » Surat Pengunduran Diri Pertama Ditolak, Firli Bahuri Kirim Lagi Revisinya ke Istana

"Kita menghormati kepolisian yang mengundang untuk mediasi atau dilakukan RJ. Tapi berdasarkan Rapat Pleno PWI Pusat, kasus chash back ini didorong diselesaikan melalui mekanisme hukum di pengadilan saja," tegas Helmi Burman.

Sementara itu Ketum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang menegaskan upaya perdamaian untuk menyelesaikan masalah PWI agar kembali bersatu, sebelumnya sudah berulang-ulang dilakukan, baik dimediasi oleh Dewan Pers, Menteri Hukum RI maupun Wakil Menteri Komdigi RI. Semuanya berujung deadlock.