MUI Desak Kejagung Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Pagar Laut

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak ragu mengambil alih penanganan kasus Pagar Laut. Ia menegaskan, dugaan adanya praktik korupsi atau suap dalam proyek tersebut harus diusut tuntas demi mendukung komitmen Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam memberantas korupsi.

Menurut Anwar, saat ini penanganan kasus Pagar Laut masih berada di tangan Kepolisian, namun baru sebatas penyidikan dugaan pemalsuan dokumen. Ia menilai, pendekatan tersebut belum menyentuh kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang lebih luas.

“Presiden Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi sampai ke Antartika. Kalau Kejaksaan siap turun tangan, itu langkah yang patut diapresiasi,” kata Anwar kepada wartawan, Senin (19/5).

Baca :

• Di desak Mundur, Raja Juli Dinilai Tak Punya Kompetensi Kehutanan
• "Satu Dolar" untuk Riau: PHR Didesak Buka Kartu

Ia menyayangkan lemahnya kinerja dua lembaga penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mendalami indikasi korupsi di proyek tersebut. Menurutnya, jika Kejagung menunjukkan keseriusan, maka itu merupakan sinyal positif bagi publik.

“Kalau polisi dan KPK tak bergerak maksimal, ya biarkan Kejaksaan yang ambil alih. Kita semua ingin agenda pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan,” ujarnya.