Anwar juga mengingatkan bahwa keberhasilan program antikorupsi akan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang akan datang. Ia menilai, lembaga yang tidak sejalan dengan semangat tersebut justru berpotensi merusak citra Presiden.
“Kalau ada yang menghambat, Presiden harus turun tangan. Tidak boleh ada institusi yang menghalangi proses penegakan hukum, apalagi dalam perkara korupsi,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika ada lembaga penegak hukum yang justru menghambat langkah pemberantasan korupsi, maka perlu dievaluasi. “Lebih baik ditinggalkan daripada memperlambat,” ucapnya seperti dikutip dari Republika.co.id.
Sutikno Dipindah ke Jabar, Kursi Kejati Riau Kini Dipegang I Dewa Gede Wirajana
Kedaulatan Digital di Ujung Tanduk, SMSI Desak Pemerintah Bertindak Atas Kesepakatan ART Prabowo–Trump
Sebelumnya, Kejagung telah memberikan rekomendasi kepada Kepolisian agar memperluas penyelidikan kasus Pagar Laut ke arah dugaan korupsi atau suap. Namun hingga kini, kasus tersebut masih diproses sebatas tindak pidana pemalsuan dokumen.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Kejagung telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Langkah tersebut dinilai sebagai indikasi keseriusan Kejagung untuk menggali lebih jauh potensi korupsi dalam proyek yang belakangan ramai jadi sorotan publik itu. *
