Rapat Pemda Kini Boleh di Hotel, Mendagri Klaim Restu Prabowo

MATARAM – Pemerintah daerah kini kembali diperbolehkan menggelar rapat dan kegiatan resmi di hotel serta restoran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, keputusan itu diambil setelah berdiskusi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Presiden Prabowo," kata Tito saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6/2025).

Kebijakan ini muncul di tengah keluhan dari pelaku industri perhotelan dan restoran yang menyebut aktivitas mereka anjlok sejak pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan di luar kantor sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Para pelaku industri mengaku banyak kehilangan pendapatan karena sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang selama ini menjadi andalan, nyaris terhenti total.

Baca :

• Rapat Koordinasi HPN 2026, Pemprov Banten dan Panitia Mensinergikan Peran
• Imigrasi Pekanbaru Lakukan Perombakan, Posisi Strategis Kini Diisi Wajah Baru

“Selama ini, hotel-hotel sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Ketika kegiatan itu dibatasi, banyak hotel yang kolaps,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa industri perhotelan bukan hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tapi juga melibatkan rantai pasok luas, mulai dari petani, nelayan, pedagang sayur, hingga jasa katering dan perlengkapan.

"Kurangi boleh, tapi jangan dihapus total. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Targetkan hotel dan restoran yang sedang lesu agar mereka bisa bangkit kembali," ujarnya.