JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Pol. (Purn) Oegroseno, menilai Menteri BUMN Erick Thohir berisiko terjerat kasus korupsi terkait penunjukan Silfester Matutina sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN.
Menurut Oegroseno, pengangkatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memperkaya pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Ia mempertanyakan bagaimana seorang terpidana dapat menduduki jabatan komisaris independen di perusahaan milik negara. BUMN, kata Oegroseno, seharusnya meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terlebih dahulu sebelum melakukan pengangkatan.
Diskominfo Pelalawan Jadi Rujukan DPRD Payakumbuh, Inovasi “Klik Pelalawan” Disorot
Revisi UU BUMN Siap Tegakkan Putusan MK, Larangan Rangkap Jabatan Wamen Jadi Sorotan
“Pada saat ditunjuk sebagai komisaris BUMN, seharusnya dia menyatakan bahwa dirinya berstatus pidana. Apakah BUMN tidak minta SKCK-nya sebelum diangkat?” tulis Oegroseno dalam unggahan Instagramnya, Rabu, 6 Agustus 2025.
Oegroseno juga mengingatkan para pendukung Silfester agar tidak membela sosok yang telah divonis enam tahun penjara, tetapi belum menjalani hukuman. “Tidak perlu membela Silfester Matutina. Popularitasnya justru membuka fakta vonis pidana yang belum dilaksanakan,” tegasnya.
