Sah! DPR Setujui RUU BUMN, Kementerian Resmi Berubah Jadi BP BUMN

Kepemilikan saham seri A dwiwarna sebesar satu persen oleh negara tetap dipertahankan.

Larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri di jajaran direksi, komisaris, maupun dewan pengawas BUMN, sesuai putusan MK.

Komposisi dewan komisaris di holding investasi dan operasional akan diisi profesional independen.

Baca :

• Sah! DPR Setujui Revisi UU TNI di Tengah Gelombang Kritik
• Disetujui Pusat, Pemprov Riau Akan Buka Seleksi 6.360 PPPK dan 80 CPNS

Audit keuangan BUMN dipastikan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kesetaraan gender ditegaskan dalam jabatan direksi, komisaris, hingga posisi manajerial.