Peralihan pegawai dari Kementerian BUMN ke BP BUMN akan diatur lebih lanjut.
Selain itu, BP BUMN mendapat kewenangan lebih besar untuk mengoptimalkan peran BUMN, termasuk pengaturan pajak atas transaksi antarholding maupun pihak ketiga, serta mekanisme pengawasan agar tata kelola semakin transparan.
Dengan pengesahan ini, wajah BUMN akan memasuki era baru. Lembaga yang selama ini berbentuk kementerian akan berubah menjadi badan khusus yang berfokus pada pengaturan dan pengawasan. Pemerintah berharap transformasi tersebut membuat BUMN makin efisien, lincah, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
