Laporkan Sekolah ke Disdik, Jika Paksa Murid Beli LKS

PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, mengimbau para orangtua murid untuk melapor jika ada paksaan dari pihak sekolah untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS). Disdik Kota Pekanbaru secara tegas melarang pihak sekolah untuk memperjualbelikan LKS.

Kepala Disdik Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, ada aturan yang menyatakan sekolah tidak dibenarkan lagi untuk menyiapkan LKS di sekolah.

"Tak ada paksaan kepada siswa untuk membeli LKS. Kami Disdik Pekanbaru menjamin soal itu. Kalau ada siswa yang tidak boleh mengikuti pelajaran karena tak mampu membeli, segera laporkan ke kami," tegas Jamal, Kamis (12/1).

Baca :

• SLB Pembina Pekanbaru Meriahkan Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025
• Komnas HAM Bongkar Fakta Mengejutkan di Tesso Nilo di Riau

Tentang persoalan itu, Jamal mengaku, sudah memberikan imbauan dan mengatur bagaimana persoalan LKS itu tidak menjadi polemik di sekolah.

"LKS tidak boleh dijual di sekolah. Kalau memang ada di luar itu, ada oknum yang bermain. Sekali lagi saya tekankan kepada pihak sekolah, jangan paksa siswa untuk membeli LKS itu. Bagi siswa yang tidak mampu bisa bekerja sama dengan teman sebangkunya," kata mantan Kepala Disnaker Kota Pekanbaru ini.

Jamal juga menyarankan kepada pihak sekolah untuk membantu siswa yang tidak mampu membeli LKS, jika memang sangat diperlukan sebagai media pembelajaran.

Baca :

• Cegah Keracunan! TNI Kawal Ketat Program Makan Bergizi Gratis
• Bupati Pelalawan Tinjau Pelaksanaan SE Gerakan Ayah Mengantar Anak Di Hari Pertama Sekolah

"Tapi perlu diingat oleh masyarakat sekarang dana BOS tidak boleh lagi dipakai untuk membayar LKS karena sudah ada aturannya. Namun demikian tetap kita minta pihak sekolah jangan sampai ada unsur paksaan. Kita imbau masyarakat kalau memang memberatkan jangan ikuti dan Disdik akan menjaminnya. Cara kerja LKS itu kan lebih banyak di rumah, ya berkelompok saja bagi yang tidak mampu," ungkap Jamal.

Jamal menyebut, jika orang tua keberatan maka bisa saja untuk menolak membeli LKS, meski cukup membantu untuk pembelajaran siswa di sekolah.