Bawaslu Minta KPU Tak Mengulangi Kesalahan

PEKANBARU - Bawaslu Riau mencatat beberapa hal usai menghadiri rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024, Kamis (13/4/2023).

Anggota Bawaslu Riau, Hasan menyebut, dalam pleno itu Bawaslu meminta KPU Riau dan jajaran agar benar-benar melakukan pendataan meskipun tahapan coklit sudah selesai.

"KPU bisa mencari tau lah warga yang belum masuk DPS. Jangan sampai terjadi seperti Pemilu tahun 2019 lalu. Banyak surat suara kosong di TPS karena membludaknya daftar pemilih khusus (DPK) yang menggunakan e-KTP," kata dia Jumat (14/4/2023).

Baca :

• Tak Pernah Pasang Tarif, Tapi Minta “Bantuan”: Kesaksian Mengejutkan di Sidang RPTKA
• Terbongkar! 9 Data di Ijazah Jokowi Diminta Dibuka ke Publik

Hasan melanjutkan, Bawaslu juga minta kepada KPU Riau agar menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota untuk menggunakan data yang sama mulai dari tingkat PPS, PPK hingga KPU kabupaten/kota.

"Jangan terulang lagi ketika pleno kemarin, bahwa data yang digunakan oleh PPS dan PPK adalah data hasil Coklit yang tidak menggunakan Sidalih, tapi di KPU menggunakan Sidalih sehingga ada perbedaan data," pintanya seperti dilansir halloriau.

Kalau memang menggunakan Sidalih, Hasan menambahkan, dari PPS hingga KPU tingkat kabupaten/kota dan provinsi harus menggunakan Sidalih.

Baca :

• Pasca Kantor Bupati Inhil Terbakar, Anggota DPRD Riau Minta PLN Upgrade Instalasi
• Setelah ‘Dirujak’ Netizen, Endipat Akhirnya Minta Maaf ke Ferry Irwandi

Namun jika PPS tidak menggunakan Sidalih, maka semuanya pun tidak boleh menggunakan Sidalih agar seluruh data bisa sinkron atau sama.

"Kemudian masih ada warga yang belum dicoklit, di dumai itu ada 341 KK yang tidak dicoklit, kemudian di kota pekanbaru ada 75 KK yang tidak dicoklit, termasuk 20 KK di kecamatan payung sekaki, Inhu lima KK, pelalawan lima KK kemudian Inhil ada sembilan KK yang belum dicoklit," paparnya.

Tak hanya itu, Hasan juga memaparkan adanya perbedaan formulir DPS yang diumumkan oleh PPS saat ini dengan formulir lampiran 25 PKPU 7 Tahun 2022.

Baca :

• DPR Minta Audit Menyeluruh Seluruh Bandara Khusus Usai Polemik IMIP
• Operasional Bandara Khusus Dipertanyakan, DPR Minta Dugaan Peran Oknum Pejabat Diusut

"Di formulir DPS yang ditempel itu tidak membuat alamat, tapi hanya desa dan kelurahan saja. Tapi di formulir lampiran 25 PKPU 7 tahun 2022 itu dia dibuat alamat lengkap. Tapi kalau ada dasar hukumnya, itu yang saya minta," tutupnya. (*)