SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara setelah namanya ikut disebut dalam pusaran kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa seluruh program kerja kementerian selama masa pemerintahannya tidak lepas dari kebijakan dan arahan presiden.
Ia tidak membantah jika namanya kerap dikaitkan dalam berbagai perkara yang menyangkut kebijakan kementerian. Menurut Jokowi, hal itu merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi.
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden dan juga dari perintah-perintah presiden,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo, Jumat (30/01/2026).
LBH Tuah Negeri Minta Hak Eks Karyawan RPG Tak Dikaitkan dengan Dugaan Kasus Rp56 Miliar
Kemenhaj Ingatkan Masyarakat Waspadai Badal Haji Fiktif
Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak pernah mengeluarkan perintah atau arahan yang berkaitan dengan praktik korupsi, termasuk dalam urusan penyelenggaraan ibadah haji.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” katanya.
