Pemprov Riau Ajak Akademisi Dukung Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan

PEKANBARU - Pemprov Riau terus berupaya memberikan perhatian terhadap tata kelola ekosistem gambut. Hal ini sejalan dengan program Riau Hijau dan karakteristik daerah Riau dengan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) lebih dari 4,9 juta hektare. 

Demikian disampaikan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto ketika mewakili Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Kebijakan Riau Hijau dan Keterpaduan Lintas Sektor dalam Mendukung Restorasi Gambut dalam Rangka Pembangunan Daerah". Digelar di Ruang Siak Sri Indrapura, Gedung Rektorat Universitas Riau (Unri) pada Selasa, (8/8/2023).

SF Hariyanto ungkapan terima kasih atas kunjungan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono Prawiraatmaja ke Provinsi Riau. Disampaikan, forum ini merupakan media berbagai pengetahuan dan pengalaman para pihak berkaitan dengan ekosistem gambut di Riau yang terluas di pulau Sumatera. Mencakup lebih kurang 68 persen berada di wilayah daratan Riau. 

Baca :

• Harga Emas Antam Longsor di Akhir Pekan, Cek Daftar Lengkapnya
• Bikin Geger Sepak Bola Asia! PSSI Percayakan Timnas Garuda ke Pelatih Penakluk Piala Dunia

"Sumber Daya Alam ini harus dikelola secara bijaksana agar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kami mengajak akademisi, mitra pembangunan, dan pihak terkait untuk memberikan dukungan dan dedikasi bagi kinerja pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan di Provinsi Riau," sebut SF saat menyampaikan sambutan Gubri.

Pembangunan yang tidak bijak, sebutnya, akan menimbulkan berbagai bencana, seperti Karhutla, kekeringan, banjir, dan emisi karbon, juga sebagai pemicu perubahan iklim yang akan mengancam kehidupan. "Jika lahan dikelola secara lestari dan dilindungi dari ancaman yang dapat merusak fungsinya, maka akan mendapatkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menunjang kehidupan berkelanjutan," ucapnya. 

Dijelaskan, tujuan kebijakan Riau Hijau, menjadi muatan misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 -2024 telah digambarkan dalam rencana aksi dengan melibatkan perguruan tinggi, pihak swasta dan LSM. 

Baca :

• Riau Jadi Simpul Utama Tol Trans Sumatera, Tiga Ruas Masuk PSN Pemerintahan Prabowo
• Dua Ruas Tol Trans Sumatera di Sumbar Masuk PSN Era Prabowo

Dikatakan dia, tata kelola ekosistem gambut merupakan bagian penting dari capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Riau, baik aspek tata kelola SDA, kualitas lingkungan hidup, maupun sosial, dan ekonomi masyarakat. 

Demikian juga ekosistem mangrove, jelasnya, termasuk ekosistem yang produktif untuk meyerap karbon mencegak abrasi yang penting bagi keberlanjutan kehidupan. Mangrove juga untuk perlindungan dan perkembangan biota laut, yang bernilai tinggi  serta potensi pariwisata, konservasi, pendidikan, dan juga penelitian. 

"Demikian komitmen daerah menjadi strategis, mengingat Provinsi Riau berkomitmen mendukung kebijakan Presiden dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan target penurunan emisi yang ditetapkan dalam nasional melalui rencana kerja Indonesia Net SINK 2030. Oleh karenanya dukungan restorasi gambut yang difasilitasi tugas BRGM sejak 2018 mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah hijau," tuturnya.

Baca :

• BMKG Prakirakan, Hari Ini Hujan Mengguyar Sebagian Wilayah Riau
• APBD Riau 2026 Resmi Disahkan, Pemprov Tunggu Evaluasi Kemendagri

Dijelaskan dia, sektor kehutanan diamanatkan untuk berkontribusi paling besar dalam penurunan emisi, karena sumber utama emisi berasal dari perubahan penggunaan lahan, deforestasi dan kebakaran hutan. Terkhusus, lanjutnya, kebakaran lahan gambut dan degradasi ekosistem mangrove.

"Kami harapkan tim BRGM dapat mengidentifikasi dan mensinergikan program strategis beserta potensi beserta lintas sektor agar berkomitmen dan target yang ditetapkan tercapai dengan baik," harapnya.*