|
PEKANBARUEXPRESS
|
 |
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
|
PEKANBARUEXPRESS
|
|
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : PE/CNN
JAKARTA-- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan perbankan memblokir 4.000 rekening terkait judi online.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kewenangan ini didasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Dian menyebut 4.000 rekening itu juga teridentifikasi digunakan untuk kegiatan ilegal selain judi online.
"Dalam tiga bulan terakhir ini, kami sudah memerintahkan bank memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online," kata Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (16/12).
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Riau, Diduga Terkait Kasus Korupsi Gubernur Nonaktif Abdul Wahid
KPK Geledah Kediaman Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
"Kami juga sudah minta bank untuk mengembangkan sistem yang mampu memprofilkan perilaku judi online sehingga dapat mengenali secara dini aktivitas judi online dan memblokirnya secara mandiri," imbuhnya seperti dikutip dari CNNindonesia.
Dian menyebut perbankan punya tanggung jawab untuk mengenali profil nasabah dan perilakunya. Jika ditemukan gerak-gerik mencurigakan, bank wajib melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selain atas permintaan OJK, Dian menekankan perbankan bisa menganalisis dan melakukan pemblokiran rekening secara mandiri.
KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap 9 Orang Terkait Suap Izin Hutan
Polda Riau Bongkar Judi Online Beromzet Rp3,6 Miliar di Dua Lokasi di Pekanbaru
"Dalam situasi tertentu, bank dapat melakukan penghentian sementara transaksi dan pemblokiran rekening apabila terdapat perintah dari Aparat Penegak Hukum (APH), maupun kementerian/lembaga (K/L), atau otoritas terkait termasuk OJK," katanya.
Wasit industri jasa keuangan itu berjanji akan terus menjalin sinergi, berkoordinasi, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas judi online dan tindak pidana lain di bidang perbankan di Indonesia. OJK menegaskan upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang dapat merugikan secara ekonomi dan sosial.
(skt/isn)
