7 BUMN Resmi Dibubarkan, Dipangkas hingga di bawah 40 BUMN dengan 12 klaster

JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membubarkan tujuh BUMN. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, menyampaikan pembubaran tujuh BUMN merupakan komitmen transformasi yang dijalankan Menteri BUMN Erick Thohir sejak 2019. 

"Hari ini kita akan update proses pembubaran BUMN. Proses transformasi BUMN yang dilakukan Pak Erick sejak 2019, kita melakukan bersih-bersih BUMN, ini beragam, ada holdingisasi, merger, dan penanganan BUMN-BUMN bermasalah," ujar Tiko saat konferensi pers terkait update pembubaran 7 BUMN di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Erick, lanjut Tiko, telah menugaskan Holding Danareksa-PPA untuk menangani sejumlah BUMN yang bermasalah. Tiko menyampaikan Danareksa bertugas mengelola BUMN kecil yang akan ditingkatkan menjadi besar seperti kawasan industri hingga Jasa Tirta. 

Baca :

• APBD Riau 2026 Resmi Disahkan, Pemprov Tunggu Evaluasi Kemendagri
• Biaya Haji 2026, Embarkasi Batam Sebesar Rp54.125.422 Per Jemaah

"PPA kita perkuat lagi, PPA punya fungsi unik mengelola BUMN yang melakukan restrukturisasi dan tidak lagi punya kontribusi, kita lakukan pembubaran. Ada 7 BUMN yang kita lakukan pembubaran," ucap Tiko.

Tiko mengatakan pembubaran ini sejalan dengan rencana transformasi Kementerian BUMN memangkas jumlah BUMN hingga di bawah 40 BUMN dengan 12 klaster di masa mendatang. Tiko menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk melanjutkan program bersih-bersih BUMN hingga tuntas. 

Tiko menyebut Kementerian BUMN telah melakukan sejumlah terobosan saat membenahi Jiwasraya, Garuda Indonesia, PTPN, hingga integrasi PT Angkasa Pura I dan II.

Baca :

• Umrah Mandiri Resmi Dilegalkan, Pengusaha Travel Bisa Kehilangan Pangsa Pasar
• Sutikno Resmi Pimpin Kejaksaan Tinggi Riau, Gantikan Akmal Abbas yang Purna Tugas

"Untuk BUMN yang sudah tidak layak dari sisi bisnis, keuangan, dan dampak kepada negara, opsinya pembubaran," lanjut Tiko.

Tiko mengatakan proses pembubaran dilakukan secara bertahap sesuai peta jalan Kementerian BUMN hingga 2034. Tiko berharap jumlah BUMN yang bermasalah di masa mendatang kian sedikit atau bahkan tidak ada lagi. 

"Hari ini kita sampaikan tujuh BUMN ini yang jadi komitmen bahwa BUMN kalau lihat perannya besar dan bisa disehatkan seperti Garuda dan PTPN, kita komitmen penuh menyehatkan. Tapi yang tidak layak dan punya dampak ke ekonomi, kita akan lakukan pembubaran," sambung Tiko. *

Baca :

• Sah! DPR Setujui RUU BUMN, Kementerian Resmi Berubah Jadi BP BUMN
• Resmi! UU Tapera Dinyatakan Inkonstitusional, Nasib Iuran Pekerja Terancam Berubab

Sumber: republika.com