Mantan Dirjen Kemenakertrans Ditangkap, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2011-2015, Reyna Usman sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelum memulai konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia tahun anggaran 2012 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Saya ingin menyampaikan terkait dengan pengembangan perkara ini, saya ingin menyampaikan bahwa perkara ini tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik saat ini," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.

Baca :

• Temui Dirjen Migas, Bupati Siak Bahas Kedaulatan Energi dan Masa Depan PT. BSP
• KPK Geledah Kediaman Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Menurutnya, KPK telah menyelidiki kasus ini sejak 2019. Namun, mengalami kendala akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun.

Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) kasus ini terbit pada Maret 2023. "Ekspose sudah dilakukan sejak Maret 2023 setelah dilakukan penyelidikan 2 tahun lebih," ujarnya.
 
Hari ini, KPK resmi menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia tahun anggaran 2012 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketiga tersangka, yaitu Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker periode 2011/2015, Reyna Usman; ASN Kemnaker/Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sistem Proteksi TKI TA 2012, I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT AIM (Adi Inti Mandiri), Karunia.

Baca :

• Akhirnya Mantan Menteri Era Jokowi, Gus Yaqut Diperiksa KPK
• Mantan Kasat Narkoba, Kompol Satria Nanda Dijatuhi Hukuman Mati oleh Pengadilan Tinggi Kepri

Perbuatan ketiga tersangka bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e dan f Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 6 huruf c dang Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kemudian, Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sekitar Rp 17, 6 miliar.

Baca :

• Mantan Bupati Rohil Afrizal Sintong Diperiksa Kejati Riau, di Kasus Dugaan Korupsi Dana PI Blok Rokan Senilai Rp 551 Miliar
• Jaksa Eksekusi Mantan Pegawai Bank dan Oknum Pengacara Terbukti Korupsi KUR

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. *

Sumber: Tempo