Titik Keseimbangan Kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia

Pencapaian indikator pembangunan sektor kehutanan, menjadi titik balik mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat. Dimana untuk pertama kalinya Negara mengakui keberadaan masyarakat adat dengan penyerahan SK hutan adat pada tanggal 31 Desember 2016.

Selanjutnya realisasi hutan adat terus bergulir. Lebih dari 75 ribu Kepala Keluarga menerima 131 SK hutan adat, mengakses sekitar 250 ribu ha kawasan hutan di 18 Provinsi. Selain itu dalam proses administrasi, terdapat wilayah indikatif hutan adat dan mantap menjadi hutan adat yang tidak dapat diganggu untuk penggunaan lain seluas 840.144 ha pada 16 Provinsi.

Indonesia juga menjadi salah satu negara pemilik hutan terluas di dunia yang berhasil menekan produksi emisi dari kebakaran hutan dan lahan hingga 60%. Bahkan saat musim El Nino 2023, Indonesia mampu menekan karhutla sebesar 30,80% dibanding tahun 2019 dengan pengaruh El Nino yang hampir sama dan tidak ada asap lintas batas.

Baca :

• Pemko Pekanbaru Pasang 35 CCTV Baru Dititik Strategis Ruang Publik
• Bukan Tandingan! Istana Tegaskan Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo Jadi yang Utama

Menurut data World Resources Institute Global, di hampir satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia juga berhasil menjadi negara dengan tingkat penurunan deforestasi di dunia sebesar 65%. Faktanya, deforestasi tertinggi pernah terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun; periode 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta ha per tahun; dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2022 sebesar 104 ribu ha.

Respon Indonesia untuk iklim global juga telah ditandai dengan komitmen Indonesia meningkatkan ambisi NDC per 23 September 2022, dengan target penurunan emisi dari 29% di first NDC dan update NDC meningkat menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% meningkat menjadi 43,20% dengan dukungan Internasional.