Hal ini berdampak pada penghitungan suara sementara yang dipublikasikan melalui situs web KPU. "Seperti yang terjadi sekarang, angka 1 berubah menjadi 4, 78 berubah menjadi 780. Ini terjadi karena sistem dan orang (pengelola) tidak tersertifikasi," ungkap Roy.
Roy menyebut sistem yang digunakan oleh Sirekap untuk mengunggah C1 plano, yaitu penghitungan suara pemilih, sudah kuno. Meskipun berbasis optical character recognizer (OCR) dan optical mark reader (OMR), hal ini bukan hal baru. Konsep perangkat tersebut sudah ada sejak tahun 1914.
"Ironisnya, KPU tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal, bahkan bisa dikatakan kurang serius dan menyebabkan banyak kesalahan teknis," ujarnya.
Jejak Kontroversi Lingkungan dan Sejarah Kepemilikan Toba Pulp Lestari Â
Luhut Bantah Narasi Menteri Pertahanan Soal Bandara IMIP 'Negara dalam Negara'
Kesalahan teknis ini terbukti dengan adanya perbedaan jumlah suara C1 dengan hasil konversi melalui pemilu2024.kpu.go.id.
Roy menyatakan dari kasus konversi penghitungan suara yang banyak dikritik, diduga terdapat unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini menyebabkan penambahan suara pada pasangan calon tertentu.
