Menurut Roy, data pemilih adalah data yang sangat penting, namun ia menuduh bahwa KPU sendiri tidak memahami pentingnya data tersebut. Dalam kasus rekapitulasi sementara dan banyak kesalahan data, komisioner KPU hanya menyatakan akan melakukan koreksi.
Masalah lainnya adalah KPU tidak pernah menginformasikan kepada publik tentang lelang perusahaan yang akan mengumpulkan data pemilih ke Alibaba Cloud.
“Sertifikasinya hanya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya mempertanyakan hal ini. Harus ada uji publik, tetapi kita tidak pernah mendengar adanya uji publik," katanya.
Jejak Kontroversi Lingkungan dan Sejarah Kepemilikan Toba Pulp Lestari Â
Luhut Bantah Narasi Menteri Pertahanan Soal Bandara IMIP 'Negara dalam Negara'
Uji publik tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi harus dilakukan di seluruh daerah. "Sistem yang berjalan di Jakarta belum tentu berjalan di 38 provinsi di Indonesia," imbuh Roy..
Selain itu, kata Roy, operatornya juga harus dipertanyakan apakah mereka mampu mengelola data tersebut. “Operatornya belum tersertifikasi, dan kita mempertaruhkan data publik ini kepada petugas yang belum tersertifikasi?,” katanya.
