Presiden Diberi Kewenangan Menunjuk Dewan Kawasan Aglomerasi

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah telah menyetujui draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menegaskan bahwa Presiden RI bertugas menunjuk ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi.

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, membacakan persetujuan tersebut dalam rapat panitia kerja yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).

Revisi ini diperkenalkan untuk mengganti rumusan sebelumnya yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 523 ayat (3) draf RUU DKJ. Rumusan sebelumnya menyatakan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.

Baca :

• Resmi! Kementerian BUMN Dibubarkan, Diganti Lembaga Baru Langsung di Bawah Presiden
• Harapan Kehadiran Presiden di HPN 2026, PWI Pusat Sampaikan Kesiapan ke KSP

Supratman menjelaskan bahwa detail lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi dan proses penunjukan ketua dan anggotanya akan diatur dalam peraturan presiden.

Anggota Baleg DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan dukungannya terhadap revisi tersebut. Menurutnya, Dewan Kawasan Aglomerasi berbeda dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dapat dipimpin oleh wakil presiden.

"Presiden dapat menunjuk siapa pun yang dianggap cocok, termasuk wakil presiden, dan hal ini akan menyelesaikan masalah ketatanegaraan kita," kata Mardani.

Baca :

• Harapan Kehadiran Presiden di HPN 2026, PWI Pusat Sampaikan Kesiapan ke KSP
• Mahfud MD: Polisi Kehilangan Budaya Pengabdian, Reformasi Harus Menyentuh Kultur

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan alasan pemerintah mengusulkan wakil presiden memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai menteri koordinator. Tito berpendapat bahwa presiden memiliki tanggung jawab nasional yang luas, sehingga perlu ada penanganan lebih spesifik oleh wakil presiden.

Pasal 51 draf RUU DKJ menjelaskan bahwa pembangunan Daerah Khusus Jakarta akan disinkronkan dengan kawasan aglomerasi, yang meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. *

Baca :

• Kapolri Gercep! Tim Reformasi Polri Dibentuk Sebelum Komisi Presiden Disahkan
• Tolak Digusur dari Tesso Nilo, Massa Desak Presiden Turun Tangan

Sumber: Supernews