Diskusi Publisher Rights SMSI, Kadis Kominfotik: Pemprov Riau Dukung Jurnalisme Berkualitas

PEKANBARU – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Riau menggelar diskusi dengan tema ‘’Masa Depan Media Pasca Terbitnya Perpres Publisher Rights’’, di Auditorium H Ismail Suko Pustaka Wilayah Soeman HS Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (29/4/2024).

Kegiatan ini dibuka Kepala Diskominfotik Provinsi Riau Ikhwan Ridwan diwakili Sekretaris Devi Rizaldi SSTP MSi, dan dihadiri Ketua Bidang Kerja Sama SMSI Pusat Novrizon Burman, Plt Ketua SMSI Riau Luna Agustin dan Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar. 

Diskusi ini menghadirikan tiga narasumber yang berkompeten yakni Atmaji Sapto Anggoro yang juga  Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, wartawan senior dan praktisi Wina Armada Sukardi, dan Dewan Pakar SMSI Pusat Zulmansyah Sekedang.

Baca :

• Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri Gelar Diskusi Bersama Mahasiswa
• Jelang Hari Pers 2025, Forum Pemred SMSI Taja Diskusi Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Dalam sambutannya, Kepala Diskomfotik Riau yang dibacakan Sekretaris Devi Rizaldi mengatakan, mengatakan Pemprov Riau mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang dikenal Perpres Publisher Rights.

‘’Perpres Publisher Right ini adalah tonggak sejarah bagi industri media di Indonesia. Untuk itu, mari dukung jurnalisme berkualitas untuk memberikan ekosistem jurnalisme yang baik,’’ sebut Devi Rizaldi.

Dikatakannya, perpres publisher rights  menegaskan tanggung jawab perusahaan plafform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, yang merupakan salah satu pilar demokrasi yang kuat. Ini berarti industri media memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan implementansi Perpres berjalan baik.

Baca :

• Momen Hakordia, PHR Gelar Diskusi Panel Dorong Pemberantasan Korupsi dengan Integritas
• Ketum PWI Pusat Luncurkan Buku Karya 11 Wartawan Babel dan Diskusi Pilkada Damai Anti Hoaks

‘’Dengan adanya Perpres ini, kita memiliki landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa perusahaan platform digital bertanggungjawab dalam menyediakan lingkungan yang kondusif bagi jurnalisme berkualitas,’’ katanya.

"Namun demikian, katanya, implementasi Perpres ini bukanlah hal yang mudah. Tentunya dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk memastikan bahwa tujuan dari Perpres ini tercapai dengan baik,’’ ucapnya.

Lanjutnya, sejalan dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 itu, Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya bekerjasama dengan media telah menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 yakni tentang Penyeberaluasan Informasi dimana salah satu pointnya adalah Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan media yang sudah terverifikasi Dewan Pers, minimal sudah terverifikasi administrasi. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 yang diskusikan oleh SMSI Riau.

Baca :

• Bersamaan Musprov I, SMSI Riau Taja Diskusi Panel PI Migas Tanggal 17 Oktober 2024
• Rangkaian HUT ke-7 Tahun, SMSI Riau Gelar Workshop ''Publisher Rights''

‘’Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung  diskusi yang ditaja SMSI Riau hari ini, kami harapkan menjadi kegiatan yang sangat baik untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan best practice dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Perpres ini,’’ ucapnya lagi.

Ia mengharapkan bahwa hasil dari diskusi ini nantinya mampu membahas berbagai isu terkait implementasi Perpres tersebut dengan mendalam. Kemudian akan menjadi awal yang solid dalam mewujudkan visi bersama untuk mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia.

‘’Mari dukung jurnalisme berkualitas di Indonesia,’’ pungkasnya.

Baca :

• SMSI Riau Akan Taja Diskusikan Perpres Publisher Rights 14 Maret 2024
• Dewan Pers Ungkap Komite Publisher Rights Segera Dibentuk

Sementara itu, Plt Ketua SMSI Riau Luna Agustin menyampaikan, diskusi Publisher Right ini diangkat oleh SMSI Riau karena masih terdapat silang pendapat yakni pro dan kontra. 

‘’Ada sebagian kelompok menggangapi ini sangat bagus, tapi juga ada juga sebaliknya. Karena Perpres Publisher Right bisa membunuh ruang gerang kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,’’ katanya.

Dengan adanya diskusi ini, katanya, semoga saja mendapatkan solusi yang terbaik untuk semuanya dan menjadi titik tengah dari pro dan kontra yang ada.

Baca :

• Diskusi Santai dan Aspirasi Politik Amril Jambak Menuju Agam I
• Penolakan Publisher Right, Ketua Komisi II DPR RI Siap Memfasilitasi 

 ‘’Semoga regulasi dalam perpres ini memberi rasa keadilan bagi semua pihak, dan pemerintah mampu memberi kebebasan yang bertanggungjawab pada pers," harap Luna mengakhiri. *