47 Rumah Makan Non Muslim Urus Izin Buka

PEKANBARU - Hingga hari ke-11 Ramadan, 147 pengusaha rumah makan non muslim telah mengurus izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru. 

Kepala DPM-PTSP Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, mengatakan, berdasarkan instruksi yang dikeluarkan oleh Walikota, pengusaha rumah makan non muslim harus mengurus izin jika ingin buka.  Kebijakan ini untuk menghormati yang berpuasa di bulan Ramadan

DPM-PTSP, kata Jamil, sudah lakukan sosialisasi kepada pengusaha rumah makan, restoran. "Bagi muslim tentu dilarang untuk masuk. Dari Pantauan kami di DPM-PTSP ini sudah mengurus 147 rumah makan yang mengurus," kata Jamil, Kamis (16/5). 

Baca :

• Satu Unit Bangunan Rumah Ludes Dilalap Api, Kerugian Ditaksir Rp400 Juta
• Gelar Rumah Rakyat Perdana, Bupati Afni Dengar Langsung Curhat Warga

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pengusaha yang mengurus izin tahun ini lebih sedikit. Tahun lalu, tercatat ada 155 pengusaha rumah makan non muslim yang mengurus izin. 
"Tahun kemarin totalnya sekitar 155 rumah makan yang mengurus," ungkap Jamil.

Jamil menilai, ada dua faktor yang membuat pengurus izin tersebut berkurang. Pertama, kata Jamil, kemungkinan pemilik usaha sudah menutup usahanya. 

"Mungkin rumah makan tidak buka lagi sehingga mereka tidak mengurus. Kedua mungkin tingkat kesadaran pengusaha yang memang tidak mengurus izin," jelas Jamil. 

Baca :

• Nikah dan Sunatan Massal Dihelat Pertama Kali di Rumah Dinas Bupati Siak
• Resmi! UU Tapera Dinyatakan Inkonstitusional, Nasib Iuran Pekerja Terancam Berubab

Kepastian ini yang terus ditelusuri oleh tim DPM-PTSP Kota Pekanbaru. Kata Jamil, timnya sudah melakukan supervisi ke lapangan untuk memastikan.  "Yang kita cek itu rata-rata sudah mengurus izin, mungkin ada satu atau dua rumah makan yang belum terpantau," tuturnya.

Jamil juga mengimbau agar pengusaha yang belum mengurus segera datang ke DPM-PTSP. Pengurusan izin ini tidak rumit dan DPM-PTSP pun tidak memungut biaya untuk pengurusan izin rumah makan non muslim ini. 

"Pengurusan hanya sehari, begitu mereka datang mereka langsung dapat izinnya dengan nomornya langsung. Nomor ini akan dipasang di spanduk mereka. Pengurusan sekitar 1 jam saja, pengusaha tidak dikenakan biaya," tutup Jamil.*

Baca :

• MK Batalkan Sifat Wajib di UU Tapera, Pemerintah Wajib Tata Ulang dalam 2 Tahun
• Cegah Keracunan! TNI Kawal Ketat Program Makan Bergizi Gratis