PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR |
Politik Identitas dan Polarisasi
Dalam berbagai kontestasi politik di Indonesia, termasuk PSU di Siak, politik identitas sering kali menjadi alat untuk mengkonsolidasikan dukungan. Polarisasi berbasis identitas ini tidak hanya membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan, tetapi juga memperumit upaya rekonsiliasi pascapemilu. Sentimen berbasis etnisitas, agama, atau loyalitas kelompok bisa memperburuk kondisi sosial, terutama di daerah dengan komposisi demografi yang heterogen.
Ketegangan dalam PSU seharusnya bisa diminimalisasi dengan penegakan aturan yang lebih ketat serta kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah disusun bersama. Dalam kasus Siak, langkah yang diambil oleh Penghulu Kampung Buantan Besar dengan menerapkan jam malam dan meminta intervensi aparat keamanan merupakan tindakan preventif yang penting.
Selain itu, partai politik dan pasangan calon harus memiliki komitmen lebih dalam mencegah praktik-praktik yang dapat memperkeruh suasana, termasuk mengedukasi pendukungnya untuk tidak melakukan intimidasi atau kampanye terselubung di sekitar lokasi pemungutan suara.
Bagi penyelenggara pemilu, sistem pengawasan berbasis teknologi serta sanksi tegas terhadap pelanggaran dapat menjadi solusi dalam menjamin PSU yang lebih kondusif. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan penegakan hukum yang adil, kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal bisa lebih terjaga.*