Tolak Digusur dari Tesso Nilo, Massa Desak Presiden Turun Tangan

PEKANBARU – Setelah sempat memanas, aksi ribuan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) berujung pada pertemuan dengan Bupati Pelalawan, Zukri Misran, di kantor Gubernur Riau, Senin (21/7/2025). Hasilnya, massa mengaku puas dengan respons pemerintah daerah yang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.

Dalam negosiasi tersebut, Bupati Zukri menyampaikan komitmennya untuk menyampaikan seluruh aspirasi massa kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), termasuk permintaan agar batas waktu relokasi yang sebelumnya dijadwalkan pada 22 Agustus mendatang ditunda.

“Kami dari Pemkab Pelalawan dan juga Pemprov Riau akan meminta kepada Satgas PKH agar jadwal relokasi diundur. Saat ini kami sedang mendata warga satu per satu untuk mencari solusi seadil-adilnya,” ujar Zukri.

Baca :

• » Pastoor Sindir PSSI: Indonesia Masih Jauh dari Level Piala Dunia
• » Rudianto Manurung: Dari Tanah Melayu Menuju Panggung Dunia
• » Lebih dari 400 Musisi Dunia Boikot Israel lewat Kampanye No Music for Genocide

Terdapat lima poin tuntutan utama yang disampaikan AMMP, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kebijakan relokasi yang dianggap tidak melibatkan partisipasi warga terdampak.

Koordinator Umum AMMP, Wandri Saputra Simbolon, menegaskan bahwa perjuangan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pelestarian lingkungan, tetapi bentuk protes terhadap pendekatan kebijakan yang mengabaikan hak-hak warga lokal.

“Kami tidak menolak upaya pelestarian hutan. Tapi jangan lupakan manusia yang hidup di dalamnya. Jangan abaikan kami,” tegas Wandri.

Lima Tuntutan Masyarakat Tesso Nilo:

1. Menolak Relokasi dan Bertahan di Wilayah
   Warga menegaskan tidak akan meninggalkan lahan yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Bagi mereka, tanah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari identitas dan sumber kehidupan.

2. Mendesak Pertemuan dengan Presiden dan DPR
   AMMP meminta pemerintah daerah memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan warga dengan Presiden Joko Widodo dan Komisi terkait di DPR RI untuk membahas masa depan masyarakat di kawasan TNTN.

3. Pemda dan Aparat Diminta Berpihak pada Rakyat
   Massa berharap pemerintah daerah dan aparat hukum tidak hanya menjalankan instruksi pusat, tetapi juga membela warga yang terdampak dan menjadi penengah antara kebijakan konservasi dan realitas sosial.

4. Hentikan Aktivitas Satgas PKH di Permukiman
   Mereka mendesak agar Satgas PKH segera meninggalkan kawasan pemukiman dan menghentikan segala bentuk penertiban sebelum ada keputusan resmi yang adil dan disepakati oleh masyarakat.

5. Jaminan Hidup dan Masa Depan
   Massa meminta pemerintah memberikan kepastian tentang hak dasar masyarakat seperti tempat tinggal, akses pendidikan, keberlanjutan ekonomi, dan perlindungan sosial yang kini terancam akibat relokasi.

Aksi ini menjadi penanda bahwa kebijakan pelestarian lingkungan yang tidak dibarengi pendekatan sosial yang humanis akan memicu gejolak di akar rumput. Warga Tesso Nilo telah bersuara, kini giliran pemerintah pusat yang diharapkan mendengar. *