Sumur Rp150 Juta dan Cara Kita Membaca Angka

KERIBUTAN di ruang publik itu bermula dari sebuah percakapan singkat. Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Presiden RI Prabowo Subianto menanyakan biaya pembangunan sumur bor bagi warga terdampak bencana. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut angka sekitar Rp100 juta. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menimpali, biayanya bisa mencapai Rp150 juta, bergantung kondisi tanah.

Angka itu kemudian melompat ke media sosial. Di sana, ia berdiri sendirian - tanpa konteks teknis, tanpa penjelasan skala, tanpa perbandingan. Reaksi pun cepat datang. Banyak yang terkejut. Tidak sedikit yang mempertanyakan. Sebagian langsung menyimpulkan: mahal.

Presiden justru menilai sebaliknya. Rp150 juta, menurut Prabowo, adalah biaya yang terjangkau, selama mencakup seluruh pekerjaan dan tenaga yang terlibat. Bahkan ia mengingatkan agar prajurit yang bekerja tetap mendapatkan honor. Suasana rapat mencair. KSAD tertawa. Percakapan selesai. Namun polemik baru saja dimulai.

Baca :

• Jaket Desain Khusus Bupati Siak Terjual Rp8 Juta, Donasi Korban Bencana Sumatera Tembus Miliaran Rupiah
• Operasi Senyap KPK di Banten, Oknum Jaksa Diamankan dan Rp 900 Juta Disita

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono kemudian memberi penjelasan. Sumur bor yang dimaksud bukan sumur untuk satu rumah. Ia mencontohkan proyek di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah - sumur yang mampu melayani hingga 500 kepala keluarga. Program itu, kata Donny, juga menggunakan sistem pompa hidram, dengan aliran air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk irigasi.

Di titik inilah persoalan sesungguhnya muncul: persepsi publik tentang “sumur” tidak pernah tunggal, sementara diskusi publik sering kali menyederhanakannya menjadi pengalaman personal.

Bagi banyak warga, sumur adalah lubang sedalam 10 atau 15 meter di halaman rumah, lengkap dengan pompa kecil. Biayanya pun akrab di telinga: Rp4 juta, Rp5 juta, atau Rp10 juta. Angka-angka ini lalu dijadikan tolok ukur untuk menilai proyek yang skalanya sama sekali berbeda.

Baca :

• Satu Unit Bangunan Rumah Ludes Dilalap Api, Kerugian Ditaksir Rp400 Juta
• Komdis PSSI Jatuhkan Sanksi Berat, PSPS Pekanbaru Didenda Puluhan Juta

Padahal, jika ditarik ke perhitungan paling sederhana, perbandingan itu tidak seimbang. Sumur bor rumah tangga dengan kedalaman sekitar 10 meter - mengambil angka rendah dan wajar - memang bisa dibuat dengan biaya sekitar Rp4 hingga Rp6 juta. Namun sumur seperti ini hanya melayani satu keluarga, rentan tercemar, dan debit airnya tidak stabil, terutama di wilayah pascabanjir bandang.

Jika pendekatan itu diterapkan untuk 500 rumah, anggarannya justru melonjak drastis. Dengan asumsi Rp5 juta per rumah, totalnya mencapai Rp2,5 miliar. Angka yang jauh lebih besar dibandingkan satu sumur komunal senilai Rp150 juta yang dirancang untuk melayani ratusan kepala keluarga sekaligus.

Di sinilah letak perbedaan mendasarnya. Sumur komunal bukan sekadar sumur yang diperbesar, melainkan sistem air bersih. Ia mencakup pengeboran lebih dalam, pompa berkapasitas besar, pipa distribusi, tangki penampung, hingga instalasi yang memungkinkan air digunakan bersama. Dalam konteks bencana, ia juga dituntut bekerja cepat, stabil, dan aman dari pencemaran.

Baca :

• KPK Geledah Lanjutan di Kantor PUPR Riau hingga 6,5 Jam
• Pemerintah-DPR Sepakat Turunkan Biaya Haji Sebesar Rp2 Juta 

Polemik ini, pada akhirnya, tidak sepenuhnya soal benar atau salah. Ia lebih menyerupai cermin tentang cara publik memahami proyek infrastruktur dasar. Ketika informasi teknis tidak disampaikan secara utuh, ruang kosong itu diisi oleh asumsi. Dan asumsi, sebagaimana kita tahu, jarang bersahabat dengan angka.

Di sisi lain, publik juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Ketika uang negara dibicarakan, kecurigaan adalah refleks yang sah. Yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana angka-angka besar itu dijelaskan dengan bahasa yang membumi, dengan perbandingan yang adil, dan dengan transparansi yang cukup untuk diuji.

Sumur bor senilai Rp150 juta bisa tampak mahal jika dibayangkan untuk satu rumah. Namun ia terlihat jauh lebih masuk akal ketika dipahami sebagai sumber air bagi ratusan keluarga yang kehilangan akses air bersih. Di antara dua cara pandang itulah polemik ini hidup.

Baca :

• 1 Tahun Pemerintahan Prabowo 36 Juta Rakyat Sudah Rasakan Cek Kesehatan Gratis 
• Rekapitulasi DPB Triwulan III 2025 di Kampar Berjalan Lancar, KPU Tegaskan Komitmen Pemutakhiran Data Pemilih

Dan mungkin, pelajaran terpenting dari keributan soal sumur ini bukan semata tentang air atau anggaran, melainkan tentang pentingnya konteks dalam menilai kebijakan publik. Tanpa itu, angka apa pun - sekecil atau sebesar apa pun - akan selalu terdengar ganjil. *