Bagi banyak warga, sumur adalah lubang sedalam 10 atau 15 meter di halaman rumah, lengkap dengan pompa kecil. Biayanya pun akrab di telinga: Rp4 juta, Rp5 juta, atau Rp10 juta. Angka-angka ini lalu dijadikan tolok ukur untuk menilai proyek yang skalanya sama sekali berbeda.
Padahal, jika ditarik ke perhitungan paling sederhana, perbandingan itu tidak seimbang. Sumur bor rumah tangga dengan kedalaman sekitar 10 meter - mengambil angka rendah dan wajar - memang bisa dibuat dengan biaya sekitar Rp4 hingga Rp6 juta. Namun sumur seperti ini hanya melayani satu keluarga, rentan tercemar, dan debit airnya tidak stabil, terutama di wilayah pascabanjir bandang.
Jika pendekatan itu diterapkan untuk 500 rumah, anggarannya justru melonjak drastis. Dengan asumsi Rp5 juta per rumah, totalnya mencapai Rp2,5 miliar. Angka yang jauh lebih besar dibandingkan satu sumur komunal senilai Rp150 juta yang dirancang untuk melayani ratusan kepala keluarga sekaligus.
Tinggi Kesadaran Karyawan BSP Berzakat, Terkumpul Rp 317 Juta Lebih
BSP Perlu Dukungan Pers untuk Bangkit dan Berkelanjutan
Di sinilah letak perbedaan mendasarnya. Sumur komunal bukan sekadar sumur yang diperbesar, melainkan sistem air bersih. Ia mencakup pengeboran lebih dalam, pompa berkapasitas besar, pipa distribusi, tangki penampung, hingga instalasi yang memungkinkan air digunakan bersama. Dalam konteks bencana, ia juga dituntut bekerja cepat, stabil, dan aman dari pencemaran.
Polemik ini, pada akhirnya, tidak sepenuhnya soal benar atau salah. Ia lebih menyerupai cermin tentang cara publik memahami proyek infrastruktur dasar. Ketika informasi teknis tidak disampaikan secara utuh, ruang kosong itu diisi oleh asumsi. Dan asumsi, sebagaimana kita tahu, jarang bersahabat dengan angka.
