Status Hukum Naik, Yaqut Terseret Kasus Korupsi Kuota Haji

JAKARTA -  Penanganan dugaan korupsi kuota haji memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka. Status yang sama juga disematkan kepada mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex.

“Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dikonfirmasi.

Langkah ini menegaskan penyidikan yang sejak lama bergulir di lembaga antirasuah telah menemukan titik terang. Penyidik menilai telah terdapat kecukupan bukti untuk menaikkan status hukum para pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan kuota haji, termasuk alokasi tambahan yang menjadi sorotan publik.

Baca :

• Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Drastis Tembus Rp37 Ribu per Kg
• Enam Bulan Memimpin Siak, Afni Rekrut Jaksa Jadi Kabag Hukum dan Rombak Eselon III dan IV

Perkara tersebut mulai disidik pada 9 Agustus 2025, ketika KPK secara terbuka menyatakan tengah mengusut dugaan penyimpangan dalam pengaturan kuota haji. Lembaga ini kemudian berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menghitung potensi kerugian negara.

Dua hari berselang, 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan hasil penghitungan awal kerugian negara yang tembus lebih dari Rp1 triliun. Pada saat yang sama, KPK menerbitkan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang: Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz, dan Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro perjalanan haji Maktour.

Fokus utama penyidik mengarah pada tata kelola kuota tambahan haji Indonesia yang dinilai tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan. Sebagian alokasi diduga keluar dari mekanisme resmi, sehingga memunculkan dugaan adanya keuntungan ilegal dan potensi kerugian negara.

Baca :

• Tetapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi,Bupati Siak Larang Siswa Berlibur ke Daerah Rawan Bencana
• Kemenhub Tingkatkan Status Bandara IMIP dan Bandara Sultan Syarief Haroen di Pelalawan

Pihak Yaqut menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menegaskan hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan tetap. KPK menyebut penyidikan masih berlangsung dan perkembangan perkara akan disampaikan secara bertahap.

Penasihat hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini mengatakan, pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

“Kami telah menerima informasi terkait penetapan klien kami sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penentuan kuota haji Indonesia Tahun 2023–2024 di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Mellisa dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Jumat (9/1/2026).

Baca :

• Latihan Besar TNI di Bandara IMIP Sorot Pengawasan Negara dan Status Bandara Swasta
• DPR Resmi Larang Menteri Rangkap Jabatan di BUMN, Kementerian BUMN Siap Turun Status!

"Kami menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan," ucapnya.

Mellisa menegaskan, sejak awal proses pemeriksaan, Gus Yaqut bersikap kooperatif dan transparan dengan memenuhi seluruh panggilan serta prosedur hukum yang berlaku. Sikap tersebut, katanya, merupakan bentuk komitmen kliennya terhadap penegakan hukum.

“Sikap ini merupakan bentuk komitmen klien kami terhadap penegakan hukum dan akan terus dijaga ke depannya,” katanya. *

Baca :

• Susno Duadji: Reformasi Polri Percuma Jika Pucuk Pimpinan Tak Diganti Total
• Mahfud MD: Polisi Kehilangan Budaya Pengabdian, Reformasi Harus Menyentuh Kultur