OPD Diminta Lakukan Penajaman Program Prioritas

PASIR PANGARAIAN - Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Nifzar SP MIp meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penajaman terhadap program prioritas yang lebih dulu dilaksanakan. Karena, apa yang sudah tertuang di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 tidak semestinya seluruhnya dapat tertampung.

"Sebab, penyusunan KUA PPS ini sudah berbasis potensi penerimaan keuangan pada tahun 2020," kata Nifzar, belum lama ini.

Meskipun pagu dari program kegiatan yang telah disusun di RKPD Rohul 2020 dengan estimasi penerimaan keuangan daerah tahun 2020 yang belum dipublikasikan Bappeda Rohul karena masih dalam tahap finalisasi KUA dan PPAS tahun 2020, Nifzar mengatakan, selisih anggaran Rp26 miliar harus disesuaikan.

Baca :

• Prabowo: Direksi dan Komisaris BUMN yang Menolak Penghapusan Tantiem Diminta Mundur
• Panglima TNI Diminta Cabut Perintah Amankan Kejaksaan

Sehingga ada program kegiatan yang tertuang di RKPD Rohul 2020, tapi tidak tertuang di dalam rancangan KUA dan PPAS 2020.

"Bappeda dalam hal ini menjaga konsistensi perencanaan. Apa yang sudah tertuang di dalam RKPD Rohul 2020 itu, program prioritas tertuang di dalam penyusunan KUA dan PPAS 2020, dan nantinya dilanjutkan menjadi rumusan di dalam penyusuna RAPBD Rohu tahun 2020," katanya.

Nifzar mengakui, Bappeda Rohul tetap mengawal agar tidak terjadi program kegiatan yang tidak ada di RKPD Rohul tahun 2020, lalu kegiatan itu muncul di KUA PPAS tahun 2020. Bahkan terdapat kegiatan yang tidak diadakan muncul di RAPBD Rohul 2020.

Baca :

• Ujian Tak Lazim di SMA Bandung Viral, Dinas Pendidikan Diminta Bertindak
• Polri Diminta Penuhi Petunjuk JPU, Kasus Pagar Laut Munculkan Indikasi Suap dan Korupsi

"Ini harus dikawal sehingga ada konsistensi perencanaan penganggaran berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran terhadap penyusunan program kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Rohul," katanya.

Nifzar menambahkan, tema pembangunan daerah Kabupaten Rohul tahun 2020 yakni, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Pekan ini, Pemkab Rohul sudah menyampaikan draf KUA dan PPAS tahun 2020 ke DPRD untuk dilakukan pembahasan hingga mendapatkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Rohul. Setelah KUA dan PPAS disepakatI, maka akan jadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD Rohul tahun 2020 mendatang," sebutnya.*

Baca :

• Deddy Corbuzier Diminta Patuh Hukum
• BMKG: Hujan Lebat Diprediksi Guyur Riau, Warga Diminta Waspada