Yayasan Abdurrab Deklarasikan Dunia Pendidikan Harus Bebas Asap

PEKANBARU - Akibat kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah Kabupaten/Kota di Riau, membuat udara di Kota Pekanbaru kian memburuk, bahkan menyentuh level berbahaya. Jarak pandang terbatas mengakibatkan aktivitas diluar ruangan terganggu.

Menyikapi bencana asap yang tak kunjung usai tersebut, Yayasan Abdurrab kembali melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan langsung kepada korban. Selain itu, yayasan yang menaungi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hingga Universitas bersama Gerakan Riau Merdeka Asap mengeluarkan pernyataan Riau dan dunia pendidikan harus bebas asap. Deklarasi berlangsung di Gedung Serbaguna Susiana Tabrani Jalan Bakti, Pekanbaru, Jumat (13/9).

Ketua Gerakan Riau Merdeka Asap, dr Feriandri Utomo MBiomed mengatakan, gerakan sudah ada sejak Oktober 2015 silam, sejak Riau mengalami bencana asap terparah.

Baca :

• Wakil Bupati Launching Dapur SPPG Yayasan Harapan Bunda di SMPN 1 Pangkalan Kerinci
• Seluruh Paslon Kepala Daerah di Riau Deklarasikan Pilkada Damai

"Gerakan atau kemunculan kami untuk memberi masukan positif kepada stakeholder pemerintah, penegak hukum, ekskutif dan legislatif agar serius menangani Karhutla beserta dampaknya," kata Feriandri.

Dikatakan, bidang pendidikan saat ini banyak sekali masyarakat Riau terhambat proses pendidikan.

Dibidang kesehatan, pemerintah belum bisa memberikan perlindungan khusus terhadap masyakarat yang rentan dampak asap seperti ibu hamil, lanjut usia (lansia), balita atau masyarakat yang memiliki penyakit asma menahun.

Baca :

• Besok, Raja Isyam Azwar Deklarasikan Diri Maju Sebagai Calon Ketua PWI Provinsi Riau Masa Bakti 2023-2028
• Ketum Demokrat Deklarasikan Prabowo Subianto Sebagai Bakal Capres Hari Ini

"Asap semakin parah masyarakat sehat bisa jadi sakit. Apalagai terhadap orang-orang yang rentan. Pemerintah hingga saat ini belum memberikan perlindungan khusus," tegasnya.

Masih katanya, Gerakan Riau Merdeka Asap hadir tidak hanya mengkritik, namun melalukan sesuatu mulai dari pembagian ribuan masker hingga membuka poliklinik gratis mengobatan dengan peralatan lengkap bagi korban asap.

"Hasil penelitian yang kami temukan memang tidak ada perubahan. Pada 2016, 2017 dan 2018 tidak ada asap bukan karena pemerintah bagus dalam mengelola kebakaran hutan, tapi ditahun tersebut memang hujannya banyak," katanya.

Baca :

• PWI se-Riau Deklarasikan Anti Hoaks Songsong Pemilu 2024
• Siswa Terpapar Covid-19, Abdurrab Islamic School Fasilitasi Isolasi Mandiri

Sementara itu, Praktisi Pendidikan, Dr dr Susiana Anggraini Tabrani MPd mengatakan, akibat diliburkan oleh dampak asap 34 persen anak Riau dirugikan dari haknya mendapatkan pendidikan.

"Libur 58 setelah dikurangi minggu efektif berarti 34 persen waktu anak Riau untuk belajar dirugikan gara-gara asap," jelasnya.

Dikatakannya, dampak dari asap yang menghasilkan karbon monoksida membuat anak jadi bebal, susah untuk konsentrasi karena asupan oksigen kurang.

Baca :

• 4 Bupati Deklarasikan Pembentukan Provinsi Papua Selatan
• HUT ke-74 RI, Yayasan Hemadhiro Mettavati Gelar Pesta Rakyat di Okura

"Riset membuktikan semakin banyak polutan atau bahan pencemaran maka orang akan semakin lemah kosentrasi. Sekarang ini bukan polutan lagi. Tapi lebih ekstrim kalau dibuat riset tentu lebih parah lagi," tambah Susiana yang juga Pembina Yayasan Abdurrab.

Disinggung libur apakah mengikuti instruksi, dia menegaskan tidak peduli dengan intruksi. Jika bahaya dengan peserta didik langsung diliburkan.

"Kita tidak menunggu arahan atau pun intruksi dari mana saja. Jika kondisi membahayakan murid dan mahasiwa kami liburkan," tutupnya.*

Baca :

• IKAMI Riau Deklarasikan Dukung Prabowo-Sandi
• Prabowo-Sandi Deklarasikan Kemenangan Pilpres 2019