Dugaan Korup di Dua Dapen BUMN, Erick Thohir Akan Laporkan

JAKARTA-- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan kembali melaporkan dugaan korupsi di dua dana pensiun (dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pekan ini.

"Rencana saya lagi akan minta waktu untuk ketemu Pak Jaksa Agung. Ada dua laporan lagi kasus korupsi di dapen. Mudah-mudahan minggu ini lah kita akan laporkan," kata dia usai acara BUMN Next-Gen di City Hall PIM 3, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

"Ini saya waktu itu janji, kemarin cuma ya auditnya baru keluar. Daripada kita menuduh-menuduh, sekarang ada dua yang akan kita laporkan," sambung dia.

Baca :

• Rekam Jejak Hitam Kabinet Jokowi: Satu Per Satu Menteri Terjerat Perkara Korupsi
• Status Hukum Naik, Yaqut Terseret Kasus Korupsi Kuota Haji

Meski demikian, Erick tidak menyebutkan dapen mana yang akan dilaporkan ke Kejagung dalam waktu dekat.

Beberapa waktu lalu Erick menyampaikan telah memberikan pemaparan di Kejagung dan sudah ada indikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, penyelewengan yang terjadi di dapen BUMN harus segera ditertibkan.

"Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam tiga tahun sehingga ke depan akan sehat," ucap dia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/12).

Baca :

• Operasi Senyap KPK di Banten, Oknum Jaksa Diamankan dan Rp 900 Juta Disita
• Kasus Korupsi Immanuel Ebenezer P21, Noel Datangi KPK dengan Peci dan Sorban

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan dapen BUMN melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah IFG, yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick pada Oktober 2023 sebenarnya telah melaporkan empat dapen BUMN yang bermasalah ke Kejagung. Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

Baca :

• Operasional Bandara Khusus Dipertanyakan, DPR Minta Dugaan Peran Oknum Pejabat Diusut
• KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Riau, Diduga Terkait Kasus Korupsi Gubernur Nonaktif Abdul Wahid

Sumber: CNNindonesia